JurnalLugas.Com – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memastikan pemeriksaan terhadap personel yang bekerja di lingkungan terdekat Presiden Prabowo Subianto terus dilakukan setelah terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari prosedur pengamanan yang berjalan di lingkungan Istana. Langkah itu tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga tenaga profesional.
Juri menyampaikan penjelasan tersebut seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
“Proses pemeriksaan itu otomatis berjalan,” kata Juri menjelaskan langkah yang dilakukan Kemensetneg.
Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap orang-orang yang bekerja di sekitar kepala negara bukan hal baru. Setiap personel, tanpa memandang status kepegawaiannya, menjadi bagian dari evaluasi keamanan lingkungan Istana.
DPR minta personel lingkar inti dievaluasi
Penjelasan Juri muncul setelah Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso meminta pemerintah memperketat pengamanan di sekitar Presiden Prabowo.
Sugiat secara khusus menyoroti kemungkinan adanya personel di lingkar inti Presiden yang pernah direkomendasikan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), yang kini menjadi tersangka dalam perkara dugaan penyadapan.
Ia meminta Kemensetneg memastikan tidak ada celah bagi pihak yang berpotensi mengganggu keamanan kepala negara untuk berada di lingkungan terdekat Presiden.
“Personel yang pernah direkomendasikan LSP perlu diperiksa dan dievaluasi,” demikian inti desakan Sugiat dalam rapat tersebut.
Menurut Sugiat, pengamanan Presiden tidak cukup hanya mengandalkan perlindungan fisik. Pemerintah juga perlu memastikan keamanan informasi dan personel yang memiliki akses ke lingkungan kepala negara.
Sugiat juga mengusulkan agar Kemensetneg menelusuri kembali kebijakan-kebijakan strategis selama dua tahun pemerintahan Prabowo.
Langkah tersebut, menurut dia, diperlukan untuk memastikan tidak ada kebijakan yang terdampak dugaan penyusupan atau sabotase berkaitan dengan perkara penyadapan.
Namun, usulan penyisiran kebijakan itu merupakan dorongan dari anggota DPR dan belum berarti telah ditemukan bukti bahwa kebijakan pemerintah selama periode tersebut telah disabotase.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






