JurnalLugas.Com – Masyarakat memiliki hak untuk mengkritik seluruh kebijakan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan, kritik publik merupakan hak yang dilindungi undang-undang dan dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pemerintah.
Menurut Dudung, pemerintah perlu mendengar kritik agar dapat memahami aspirasi masyarakat dan memperbaiki kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, masyarakat tidak harus memiliki pandangan yang sama untuk tetap menjaga persatuan.
Dudung menekankan, persatuan justru tercermin dari kemampuan masyarakat menghormati perbedaan dan tetap menjaga kebersamaan.
“Berbeda pandangan bukan alasan untuk saling bermusuhan. Masyarakat tetap perlu menghargai satu sama lain sebagai sesama bangsa,” ujar Dudung, Rabu 18 November 2026.
Di sisi lain, Dudung meminta masyarakat tidak menyampaikan kritik dengan cara provokatif atau bertujuan memecah belah.
Ia turut menyoroti penggunaan media sosial yang semakin banyak dimanfaatkan sebagai ruang menyampaikan pendapat.
Menurutnya, kebebasan tersebut perlu diiringi kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun meneruskan berita bohong yang dapat memicu perselisihan.
Dudung mengingatkan agar publik tidak membiarkan provokasi merusak hubungan persaudaraan.
Menjaga keamanan dan persatuan, menurut dia, merupakan tanggung jawab bersama.
“Kritik boleh disampaikan, tetapi jangan sampai provokasi merusak persaudaraan dan kebersamaan,” kata Dudung.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






