JurnalLugas.Com – Hubungan Myanmar dengan ASEAN kembali menghadapi ketegangan setelah pemimpin negara tersebut, Min Aung Hlaing, menyatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan ulang hubungan dengan organisasi regional Asia Tenggara itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Min Aung Hlaing di hadapan parlemen Myanmar pada Rabu, 18 November 2026. Meski mengkritik sikap ASEAN, ia memastikan komunikasi dengan negara-negara anggota tetap akan dilanjutkan.
Min Aung Hlaing mempersoalkan keputusan ASEAN yang belum memulihkan keterwakilan politik penuh Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut.
Ia menilai negaranya mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan anggota ASEAN lainnya. Sikap itu muncul setelah para pemimpin ASEAN kembali menegaskan bahwa pemulihan peran politik Myanmar harus bergantung pada kemajuan penyelesaian krisis di negara tersebut.
“Pemerintah kami memutuskan meninjau kembali hubungan dengan ASEAN, tetapi dialog dengan negara-negara anggotanya tetap dilanjutkan,” kata Min Aung Hlaing dalam pernyataannya di parlemen.
ASEAN belum membuka kembali keterwakilan politik Myanmar
Dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Manila, Filipina, pada 15 November 2026, para pemimpin negara anggota sepakat mempertahankan pembatasan keterwakilan politik Myanmar untuk sementara waktu.
Namun, ASEAN juga membuka kemungkinan pemulihan secara bertahap apabila Myanmar menunjukkan kemajuan nyata dan berkelanjutan dalam menjalankan Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya ASEAN mendorong penyelesaian konflik yang berlangsung sejak militer mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021.
Konsensus Lima Poin yang disepakati pada April 2021 mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif antarpihak, mediasi utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait.
Hingga kini, pelaksanaan kesepakatan tersebut belum menghasilkan penyelesaian menyeluruh terhadap konflik di Myanmar.
Konflik politik masih membayangi Myanmar
Min Aung Hlaing sebelumnya memimpin militer Myanmar ketika pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi digulingkan pada 2021. Kudeta tersebut memicu perlawanan bersenjata dan konflik berkepanjangan di berbagai wilayah.
Setelah menjadi presiden pada April 2026 melalui pemilihan umum yang menuai kritik, Min Aung Hlaing berupaya memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara ASEAN.
Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah melakukan kunjungan ke sejumlah negara anggota, termasuk Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
Di hadapan parlemen, Min Aung Hlaing juga mengumumkan rencana menggelar konferensi perdamaian pada Februari 2027.
Forum tersebut ditujukan untuk mendorong penyelesaian konflik selama masa pemerintahannya yang berlangsung lima tahun.
Meski demikian, belum ada kepastian bahwa rencana tersebut akan menghasilkan kesepakatan damai dengan seluruh kelompok yang terlibat dalam konflik.
Pernyataan peninjauan hubungan dengan ASEAN juga belum berarti Myanmar memutuskan keluar dari organisasi tersebut.
Min Aung Hlaing justru menegaskan pembicaraan bilateral dengan negara-negara anggota akan tetap berlangsung.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Dahlan)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






