UU Perampasan Aset Disahkan, Dua Badan Baru Dibentuk

JurnalLugas.Com – Undang-Undang Perampasan Aset mengamanatkan pembentukan dua badan baru yang memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan perampasan kekayaan hasil tindak pidana.

Satu lembaga akan menangani pengelolaan aset, sedangkan lembaga lainnya bertugas mengawasi agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, badan pertama yang didorong untuk dibentuk adalah Badan Pengelola Perampasan Aset.

Lembaga ini dirancang berdiri terpisah dari aparat penegak hukum yang menjalankan proses penyidikan maupun perampasan.

Pemisahan tersebut diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan. DPR tidak ingin aparat yang memiliki kewenangan merampas aset sekaligus menjadi pihak yang mengelola hasil rampasan.

Habiburokhman mengingatkan agar pengelolaan aset tidak menciptakan dorongan bagi aparat untuk mengejar sebanyak mungkin penyitaan demi kepentingan lembaganya sendiri.

Baca Juga  RUU Perubahan UU BUMN Disetujui DPR Siap Disahkan di Rapat Paripurna

“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Badan kedua yang direncanakan adalah Badan Pengawas Perampasan Aset. Kehadirannya ditujukan untuk mengontrol pelaksanaan undang-undang sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Habiburokhman, pengawasan diperlukan agar aturan tersebut tidak digunakan untuk menekan pihak yang berada di luar kekuasaan ataupun menjadi sarana pemerasan oleh aparat.

Ia menegaskan, badan pengawas harus berdiri sendiri agar dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap penerapan aturan perampasan aset.

“Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum,” kata Habiburokhman.

Mengenai pengisian keanggotaan badan pengawas, Habiburokhman menyebut mekanismenya akan melibatkan Presiden dan DPR.

Ia menggambarkan pola tersebut sebagai bentuk pengawasan timbal balik antara lembaga eksekutif dan legislatif, seperti dalam proses pengisian anggota sejumlah lembaga negara lainnya.

Pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan menjadi salah satu bagian penting dari desain kelembagaan dalam UU Perampasan Aset.

Dengan begitu, proses pengambilan aset, pengelolaan hasil rampasan, dan pengawasan pelaksanaannya tidak terkonsentrasi pada satu institusi.

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis, 19 November 2026.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Catur)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait