Susno Duadji Sebut Listyo Sigit Layak Dipecat Tidak Hormat, Hak Pensiun Hilang

JurnalLugas.Com – Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menilai mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo layak dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan ilegal terbukti.

Menurut Susno, PTDH merupakan sanksi paling berat dalam institusi kepolisian. Konsekuensinya bukan hanya kehilangan status sebagai anggota Polri, tetapi juga tidak mendapatkan hak pensiun sebagai anggota kepolisian.

Bacaan Lainnya

Pandangan Susno muncul menjelang sidang etik Listyo Sigit yang dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya.

Mantan Kapolri tersebut merupakan salah satu dari empat jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Susno menilai posisi Listyo dalam perkara tersebut perlu diperiksa secara serius karena diduga memiliki peran penting dalam rangkaian penyadapan.

Dalam penjelasannya, Susno menegaskan bahwa sidang kode etik tidak harus menunggu proses pidana selesai. Pemeriksaan etik dapat dilakukan lebih dahulu, bersamaan, ataupun setelah proses pidana, bergantung pada pertimbangan penanganan perkara.

Baca Juga  Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ancam PTDH Anggota Polri Terlibat Judi Online

Ia menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan etik adalah dugaan pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik profesi kepolisian.

“Apakah yang bersangkutan melanggar sumpah atau janji sebagai anggota Polri, kemudian apakah melanggar kode etik kepolisian,” ujar Susno dalam penjelasannya, Rabu 18 November 2026.

Susno juga menilai perkara yang menjerat Listyo berpotensi berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat apabila pelanggaran yang disangkakan terbukti melalui pemeriksaan.

Namun, keputusan mengenai jenis sanksi tetap berada di tangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dengan demikian, penilaian Susno tidak serta-merta menjadi keputusan resmi terhadap Listyo.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah konsekuensi administratif setelah putusan PTDH dijatuhkan. Susno menjelaskan bahwa pemberhentian terhadap perwira tinggi Polri, mulai dari pangkat Komisaris Besar hingga jenderal bintang empat, membutuhkan proses pengusulan kepada Presiden.

“Keputusan pemberhentian itu diusulkan Kapolri kepada Presiden, dengan dasar putusan sidang komisi,” jelas Susno.

Artinya, putusan sidang etik dan proses administrasi pemberhentian merupakan tahapan yang harus dibedakan. Tidak serta-merta seseorang langsung diberhentikan setelah majelis menjatuhkan putusan.

Dalam kasus ini, dua jenderal lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, telah lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH. Sementara itu, Listyo masih menunggu pelaksanaan sidang etik.

Satu tersangka lainnya, Irjen Slamet Uliandi, juga belum menjalani sidang etik karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Perhatian terhadap nasib Listyo semakin besar karena perkara tersebut menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kepolisian.

Apabila majelis KKEP menemukan pelanggaran berat, sanksi PTDH dapat menjadi salah satu konsekuensi yang dipertimbangkan sesuai ketentuan.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Soefriyanto news)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait