JurnalLugas.Com – Keputusan Gibran Rakabuming Raka mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menambah catatan sejarah perjalanan kepemimpinan nasional.
Namun, Gibran bukan orang pertama yang meninggalkan kursi wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir.
Jauh sebelum Gibran, Mohammad Hatta atau Bung Hatta telah lebih dahulu mengambil keputusan serupa pada 1956.
Wakil presiden pertama RI itu mengakhiri jabatannya setelah mendampingi Presiden Soekarno selama lebih dari satu dekade.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu momen penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena mengakhiri pasangan kepemimpinan Soekarno-Hatta yang dikenal sebagai Dwitunggal.
Gibran sendiri menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Keputusan itu muncul di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya dalam Pemilu 2024.
Sebelum menyerahkan surat tersebut, Gibran sempat menyampaikan harapannya agar persoalan yang berkembang tidak terus menjadi polemik politik.
“Saya tidak ingin situasi ini menjadi kontroversi politik berkepanjangan,” kata Gibran pada Selasa, 10 November 2026.
Bung Hatta Mundur setelah 11 Tahun Mendampingi Soekarno
Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden sejak 18 Agustus 1945. Ia mendampingi Soekarno dalam masa awal kemerdekaan hingga perjalanan pemerintahan Indonesia memasuki fase politik yang berbeda.
Hubungan politik keduanya perlahan mengalami kerenggangan akibat perbedaan pandangan mengenai arah pemerintahan.
Hatta dikenal mendukung demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno mulai mengarahkan Indonesia menuju Demokrasi Terpimpin.
Keinginan Hatta untuk mengakhiri jabatannya disampaikan melalui surat kepada DPR pada 20 Juli 1956. Meski sempat muncul upaya agar ia tetap bertahan, Hatta tidak mengubah pendiriannya.
Pada November 1956, keputusan tersebut kembali ditegaskan. Hatta akhirnya resmi meletakkan jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956.
Setelah pengunduran diri Hatta, Indonesia tidak langsung memiliki wakil presiden pengganti. Jabatan tersebut baru kembali terisi pada 1973 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendampingi Presiden Soeharto.
Habibie dan Megawati Bukan Mengundurkan Diri
Selain Hatta, terdapat dua nama wakil presiden yang juga tidak menyelesaikan masa jabatan karena terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Keduanya adalah B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri.
Habibie menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Soeharto pada 1998. Namun, masa jabatannya hanya berlangsung sekitar dua bulan sebelum Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden pada 21 Mei 1998.
Berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang berlaku saat itu, Habibie kemudian menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI ketiga.
Peristiwa serupa terjadi pada Megawati Soekarnoputri. Ia menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sejak 20 Oktober 1999.
Setelah Gus Dur diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR pada Juli 2001, Megawati naik menjadi presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan. Posisi wakil presiden kemudian diisi Hamzah Haz.
Dengan demikian, Habibie dan Megawati tidak meninggalkan jabatan wakil presiden melalui pengunduran diri seperti Hatta. Keduanya beralih ke posisi presiden karena perubahan kepemimpinan negara.
Sri Sultan Hamengkubuwono IX Tidak Mundur di Tengah Masa Jabatan
Nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga kerap muncul dalam pembahasan sejarah pergantian wakil presiden.
Namun, peristiwa yang terjadi pada 1978 berbeda. Sri Sultan tidak mengundurkan diri ketika sedang menjalankan masa jabatan sebagai wakil presiden. Ia menolak dicalonkan kembali untuk periode berikutnya.
Karena itu, terdapat perbedaan antara mengundurkan diri saat masih menjabat, tidak bersedia dicalonkan kembali, dan meninggalkan posisi wakil presiden karena menggantikan presiden.
Perbedaan tersebut penting agar catatan sejarah tidak mencampuradukkan berbagai peristiwa yang memiliki proses ketatanegaraan berbeda.
Kini, pengunduran diri Gibran menjadi babak baru dalam perjalanan jabatan wakil presiden Indonesia.
Setelah surat disampaikan kepada MPR, lembaga tersebut harus menindaklanjuti kekosongan jabatan melalui mekanisme yang diatur konstitusi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
