JurnalLugas.Com – Kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan perkara yang bisa diselesaikan hanya dengan menunjuk satu nama pengganti.
Konstitusi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang berwenang memilih wakil presiden baru apabila terjadi kekosongan jabatan.
Mekanisme tersebut dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyusul pembicaraan mengenai niat Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Menurut Yusril, prosesnya harus melewati tahapan formal. Pengunduran diri perlu disampaikan secara tertulis, kemudian MPR memproses kekosongan jabatan dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua calon pengganti.
Artinya, keputusan mengenai siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden tidak berada di tangan Presiden seorang diri.
Pengunduran Diri Harus Disampaikan Secara Tertulis
Tahap awal yang harus dilalui adalah pernyataan resmi pengunduran diri dari wakil presiden. Yusril menjelaskan surat tersebut ditujukan kepada MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden.
Setelah menerima surat, MPR dapat menggelar sidang untuk menindaklanjuti pengunduran diri dan menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.
Yusril menegaskan, proses tersebut tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan atau kabar mengenai keinginan mundur.
“Harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Presiden Mengusulkan Dua Nama
Setelah kekosongan jabatan diproses, MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden Prabowo.
Presiden kemudian diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan pencalonannya.
Dua nama tersebut menjadi pilihan dalam proses pemilihan yang diselenggarakan MPR.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan kandidat, sedangkan keputusan akhir berada pada MPR melalui mekanisme pemilihan.
MPR Memiliki Batas Waktu 60 Hari
Ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Yusril menjelaskan tenggat pemilihan tersebut dihitung sejak MPR menerima surat dari Presiden yang berisi pengajuan dua calon wakil presiden.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” ujar Yusril.
Ketentuan ini menjadi dasar bahwa pergantian wakil presiden harus melalui prosedur kelembagaan, bukan sekadar keputusan politik di luar mekanisme konstitusi.
Gibran Belum Otomatis Kehilangan Jabatan
Di tengah pembahasan mekanisme pergantian, Yusril juga menegaskan bahwa Gibran tetap berstatus sebagai wakil presiden selama belum ada proses pengunduran diri atau pemberhentian yang berlaku secara resmi.
Ia menjelaskan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran tidak dengan sendirinya menghapus statusnya sebagai wakil presiden.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara polemik hukum dan proses pengisian jabatan. Persoalan yang berkaitan dengan putusan pengadilan tidak otomatis membuat kursi wakil presiden kosong tanpa melalui prosedur konstitusional.
Proses Pergantian Bergantung pada Tahapan Resmi
Penjelasan Yusril memberikan gambaran bahwa kemungkinan pergantian wakil presiden harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari surat pengunduran diri, sidang MPR, pengajuan dua kandidat oleh Presiden, hingga pemilihan oleh MPR.
Karena itu, pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran belum dapat diperlakukan sebagai keputusan final sebelum proses formal tersebut berlangsung.
Yusril sendiri memilih menunggu perkembangan politik dan hukum berikutnya. Ia tidak ingin mendahului kemungkinan yang belum menjadi keputusan resmi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
