Polri Gelar Perkara Makar Kasus Penyadapan Prabowo Kamis, Ini yang Dibahas

JurnalLugas.Com – Polri dijadwalkan menggelar perkara awal dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 19 November 2026.

Gelar perkara tersebut akan membahas hubungan antara dugaan penyadapan atau intersepsi elektronik dengan dugaan tindak pidana makar, termasuk keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Bacaan Lainnya

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan perkembangan penyidikan menunjukkan adanya indikasi hubungan antara kedua perkara tersebut.

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata,” kata Yusril, Rabu, 18 November 2026.

Menurut Yusril, gelar perkara akan menjadi forum untuk memperjelas hubungan antara para pihak dan rangkaian perbuatan yang sedang diselidiki.

Penyidik, ahli, serta penasihat hukum juga direncanakan mendapat kesempatan menyampaikan pandangan.

Lokasi pelaksanaan gelar perkara masih dikoordinasikan. Yusril menyebut kegiatan tersebut kemungkinan tidak berlangsung di Mabes Polri, melainkan di Kejaksaan Agung. Namun, mekanisme pelaksanaannya, apakah terbuka atau tertutup, belum dipastikan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam gelar perkara adalah status hukum pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan makar.

Yusril menegaskan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bukan berarti seseorang otomatis telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.

Hasil gelar perkara nantinya dapat menjadi pertimbangan untuk menambahkan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada atau menetapkan tersangka baru.

Penyidik juga mendalami barang bukti elektronik yang telah diamankan. Yusril mengungkapkan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer, sementara sebagian besar rekaman percakapan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah disita dan masih dianalisis.

Dalam perkara dugaan makar, penyidik perlu mengungkap tujuan dan motif di balik operasi penyadapan.

Yusril menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu ditelusuri, mulai dari dugaan niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Indonesia.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Soefriyanto news)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  Polri Usut Dugaan Makar terkait Penyadapan, Listyo Sigit Disebut sebagai End-User

Pos terkait