UMP Sumsel 2027 Naik, Herman Deru Larang Perusahaan Turunkan Upah Pekerja

JurnalLugas.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan kepastian penghasilan bagi pekerja menjelang pergantian tahun.

Gubernur Herman Deru telah menandatangani keputusan kenaikan upah minimum 2027 dan mengingatkan perusahaan agar tidak membayar pekerja di bawah ketentuan yang berlaku.

Bacaan Lainnya

Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serta perwakilan pekerja.

Kesepakatan itu diharapkan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak dalam mempersiapkan kondisi usaha dan kebutuhan ekonomi keluarga pada tahun mendatang.

Herman Deru mengatakan penetapan upah dilakukan melalui pembahasan bersama dan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

Ia menegaskan perusahaan yang sudah memberikan upah di atas standar minimum tidak boleh menurunkan pembayaran kepada pekerjanya.

“Dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut,” kata Herman Deru saat menjelaskan ketentuan bagi perusahaan yang telah membayar pekerja di atas standar minimum.

Ketentuan UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Standar waktu kerja yang menjadi acuan adalah tujuh hingga delapan jam sehari atau 40 jam dalam sepekan.

Sementara itu, usaha mikro dan kecil mendapatkan pengecualian dengan ketentuan pengupahan tersendiri. Besaran upah pada kelompok usaha tersebut paling rendah 50 persen dari upah minimum sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatera Selatan Indra Bangsawan mengingatkan perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan.

Pelanggaran terhadap kewajiban membayar upah minimum dapat berujung pada sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk pelanggaran oleh perorangan, ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak kategori empat.

Sementara pelanggaran oleh korporasi dapat dikenai denda paling sedikit kategori empat hingga paling banyak kategori enam.

Pemprov Sumsel menyatakan pengawasan dan sosialisasi akan terus dilakukan terhadap lebih dari 6.000 perusahaan. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi keterbatasan jumlah personel pengawas ketenagakerjaan.

Pemerintah juga memastikan keputusan upah baru mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Adapun pembahasan upah minimum sektoral provinsi telah mencapai kesepakatan dan mencakup sembilan sektor usaha.

Kenaikan upah tahun depan menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial antara buruh dan pengusaha.

Dibandingkan tahun sebelumnya, UMP Sumatera Selatan 2026 sebesar Rp3.942.963, sedangkan kenaikan yang ditetapkan untuk 2027 mencapai 6,77 persen atau bertambah Rp267.096.

Dengan keputusan tersebut, UMP Sumatera Selatan 2027 ditetapkan sebesar Rp4.210.059 per bulan.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(William)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  UMK Bekasi 2026 Diproyeksikan Tertinggi Nasional, Berpeluang Tembus Rp6 Juta

Pos terkait