JurnalLugas.Com – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak hanya mengatur larangan pelanggaran, tetapi juga memperjelas pihak yang harus bertanggung jawab ketika praktik politik uang terjadi.
Menurut Bobby, peserta pemilu, calon kepala daerah, hingga tim sukses yang menggerakkan transaksi politik uang harus menjadi sasaran utama penegakan hukum.
Ia menilai pemberian sanksi kepada masyarakat sebagai penerima uang justru sulit diterapkan secara efektif.
Pandangan tersebut disampaikan Bobby saat menerima kunjungan Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat, 20 November 2026.
Selain politik uang, Bobby menyoroti penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk memengaruhi pilihan masyarakat.
Ia menganggap praktik tersebut berpotensi memicu konflik yang sebelumnya tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Bobby menggambarkan ketegangan sosial sering meningkat ketika kontestasi politik berlangsung. Karena itu, regulasi pemilu mendatang perlu memberikan konsekuensi hukum yang jelas kepada pihak yang sengaja menghasut pemilih melalui identitas suku maupun agama.
Ia menilai aturan yang tegas diperlukan agar peserta pemilu tidak menjadikan perbedaan identitas sebagai alat untuk meraih dukungan politik.
Dalam persoalan politik uang, Bobby juga menyinggung hasil sejumlah survei yang menunjukkan masyarakat Sumatera Utara relatif terbuka mengakui pernah menerima imbalan uang saat pemilu.
Namun, menurut dia, menghukum pemilih bukan pendekatan yang mudah dilakukan. Penegakan hukum dinilai lebih efektif apabila diarahkan kepada pihak yang memiliki kendali dan mengorganisasi pembagian uang untuk memengaruhi suara.
“Norma hukumnya harus benar-benar tegas menyasar peserta pemilu,” kata Bobby.
Masukan tersebut disampaikan di hadapan rombongan Panja Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf Macan Effendi.
Dede mengakui Sumatera Utara memiliki sejumlah persoalan kepemiluan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan regulasi baru.
Ia menyoroti tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Sumatera Utara 2024 yang berada di kisaran 55,27 persen. Selain itu, pengaduan dugaan pelanggaran pemilu di daerah tersebut juga tercatat cukup tinggi dalam catatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dede menilai karakteristik persoalan di Sumatera Utara perlu menjadi bahan pertimbangan agar aturan pemilu tidak hanya bersifat umum, tetapi mampu menjawab tantangan di daerah.
Dalam pertemuan itu, kalangan akademisi juga menyampaikan sejumlah usulan untuk penyempurnaan RUU Pemilu.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Hatta Ridho, misalnya, mendorong kodifikasi hukum pemilu, pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal, serta pengawasan lebih ketat terhadap pendanaan kampanye.
Ia juga mengusulkan keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye, moratorium penyaluran bantuan sosial, serta pengaturan mutasi birokrasi enam bulan sebelum pemungutan suara.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nurhayati menekankan perlunya aturan mengenai penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pemilu.
Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi manipulasi informasi dan penyebaran konten palsu, termasuk deepfake.
Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan Panja Komisi II DPR RI dalam penyusunan RUU Pemilu yang ditargetkan rampung sebelum Februari 2027.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






