JurnalLugas.Com – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada pimpinan DPR RI. Surat tersebut menunjuk Basuki Hadimuljono, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Penunjukan ini disambut baik oleh Komisi II DPR RI, mengingat Basuki memiliki pengalaman dan keahlian yang mumpuni dalam bidang infrastruktur.
Rifqi menyebut penunjukan Basuki sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan IKN. “Basuki merupakan sosok ahli dalam bidang infrastruktur. Kami berharap keberadaannya mampu mendorong percepatan pembangunan dan penataan kawasan IKN,” ujar Rifqi saat ditemui di Jakarta pada 27 Oktober 2024.
Ia menambahkan, dalam konteks penganggaran, pihaknya berharap Otorita IKN tidak hanya berfokus pada pengelolaan administratif, tetapi juga memiliki kewenangan penuh dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini dinilai penting untuk memastikan proyek pembangunan berjalan lancar sesuai target waktu yang ditetapkan.
Komisi II DPR RI menyambut baik komitmen Presiden Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur IKN dalam waktu empat tahun, atau satu tahun sebelum masa jabatan 2024-2029 berakhir. Rifqi menegaskan bahwa DPR akan menjalankan tiga fungsi utama fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan untuk mendukung pencapaian target tersebut.
“Kami akan bekerja keras memastikan semua proses berjalan optimal, baik dari sisi penganggaran, pembuatan regulasi, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan proyek,” ujarnya.
Rifqi mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Komisi II DPR RI akan melakukan kunjungan lapangan ke IKN untuk memantau perkembangan pembangunan. Selain itu, peninjauan juga akan mencakup proyek yang didanai melalui skema investasi atau sumber non-APBN. Hal ini penting untuk memastikan semua pihak bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam rapat dengan anggota Kabinet Merah Putih (KMP). Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, melalui unggahan di Instagram pribadinya, mengungkap bahwa Prabowo menekankan pentingnya IKN sebagai “Ibu Kota Politik.”
Menurut Prabowo, selain pembangunan gedung eksekutif yang sudah hampir rampung, gedung-gedung legislatif dan yudikatif juga harus selesai dalam empat tahun ke depan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan memastikan infrastruktur IKN rampung tepat waktu.
Komisi II DPR RI menyatakan kesiapan untuk bekerja maksimal, baik dalam fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan, guna memastikan proyek IKN berjalan sesuai rencana.
Dengan komitmen kuat dari Presiden Prabowo dan dukungan DPR, pembangunan IKN diyakini dapat selesai dalam empat tahun dan menjadi simbol baru pemerintahan Indonesia.
