JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan keyakinannya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mustahil ditaklukkan selama rakyat bersatu membela setiap jengkal tanah air. Menurutnya, lebih baik rakyat gugur di medan perlawanan daripada kembali dijajah bangsa asing.
Dalam amanatnya pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, 10 Agustus 2025, Prabowo menekankan konsep pertahanan defensif yang merata hingga ke tingkat kampung, dusun, lembah, bahkan gunung.
Ia menggarisbawahi, pertahanan rakyat semesta harus siap menghadapi ancaman di seluruh wilayah, bukan hanya di perbatasan atau titik rawan.
Puji Pejabat Berseragam Loreng
Prabowo juga mengapresiasi para pejabat sipil dan tokoh nasional yang hadir dengan mengenakan seragam loreng dan baret TNI. Baginya, itu menjadi simbol tekad untuk ikut serta dalam sistem pertahanan nasional. Di barisan tamu kehormatan, terlihat para pimpinan lembaga negara seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Selain memberi amanat, Prabowo melantik sejumlah perwira tinggi, termasuk Wakil Panglima TNI dan para panglima matra, serta meresmikan organisasi baru di lingkungan TNI.
Pujian Retoris vs. Realita Kebijakan
Meski retorika Presiden Prabowo sarat semangat nasionalisme dan perlawanan, sejumlah pengamat menilai arah kebijakan pemerintahannya di bidang pertahanan justru belum sejalan.
Beberapa contoh yang kerap disorot antara lain:
- Ketergantungan pada alutsista impor – Di saat Prabowo menyerukan kemandirian, pembelian senjata dan peralatan tempur dari luar negeri tetap mendominasi anggaran pertahanan.
- Prioritas pembangunan kekuatan militer di kota besar – Sementara konsepnya adalah pertahanan menyeluruh, pemerataan sarana dan latihan di wilayah terpencil masih terbatas.
- Minimnya pelibatan masyarakat sipil dalam pelatihan – Program bela negara yang masif seperti retorika yang ia sampaikan belum sepenuhnya berjalan di seluruh lapisan masyarakat.
Kontradiksi yang Perlu Dijawab
Menurut analis militer independen, perbedaan antara retorika dan implementasi kebijakan ini bisa menimbulkan celah persepsi publik. “Pidato Presiden membakar semangat, tapi indikator kebijakan menunjukkan fokus yang berbeda. Kekuatan retoris harus diikuti dengan langkah nyata yang sesuai,” ujar seorang pakar yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sumber tersebut menambahkan, membangun pertahanan rakyat semesta tidak cukup dengan seremoni atau simbolisme, melainkan perlu investasi berkelanjutan pada SDM, infrastruktur militer di daerah, dan kemandirian industri pertahanan nasional.
Prabowo kini menghadapi ujian untuk membuktikan bahwa konsep pertahanan menyeluruh yang ia gaungkan bukan sekadar jargon politik. Dengan besarnya sumber daya dan kewenangan sebagai presiden, publik menantikan kebijakan nyata yang memperkuat kesiapsiagaan nasional, selaras dengan semangat “lebih baik mati daripada dijajah” yang ia serukan.
Selengkapnya di JurnalLugas.Com
