JurnalLugas.Com – Pemerintah Tiongkok (China) mengambil langkah tegas dalam mengendalikan penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) melalui kampanye nasional yang terbagi dalam dua fase strategis. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola ruang digital serta menindak tegas pelanggaran yang melibatkan teknologi AI.
Berdasarkan surat edaran resmi yang dirilis oleh Kantor Komisi Urusan Ruang Siber Pusat pada Rabu (30/4), tahap pertama kampanye akan difokuskan pada penataan sumber daya digital. Ini mencakup penghapusan aplikasi berbasis AI yang tidak memiliki izin resmi serta memperketat pengawasan terhadap konten yang dihasilkan melalui teknologi tersebut.
Selain itu, platform-platform digital akan didorong untuk meningkatkan sistem deteksi dan verifikasi guna mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi di ranah siber. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran terhadap potensi penyebaran informasi yang menyesatkan serta konten manipulatif yang diciptakan oleh AI.
Memasuki fase kedua, kampanye akan menyoroti praktik-praktik penyalahgunaan AI secara lebih spesifik. Termasuk di antaranya penggunaan AI untuk menyebarkan rumor, hoaks, konten pornografi, pemalsuan identitas, serta tindakan perundungan digital atau provokasi daring (internet trolling).
Fase ini juga akan difokuskan pada penindakan terhadap konten ilegal serta pemberian sanksi kepada akun-akun pelanggar, organisasi jaringan multisaluran (multi-channel network/MCN), hingga platform digital yang terlibat. Pemerintah menegaskan bahwa penegakan hukum akan diterapkan secara menyeluruh demi menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.
Langkah China ini menjadi sinyal kuat bagi dunia akan urgensi regulasi yang seimbang terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat.
Selengkapnya berita seputar isu teknologi dan kebijakan global dapat diikuti di JurnalLugas.com.
