JurnalLugas.Com – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) perlu memperhatikan aturan baru mengenai batas waktu menerima bantuan sosial.
Pemerintah menetapkan masa kepesertaan PKH paling lama lima tahun, tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku bagi seluruh penerima.
Pengecualian diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memiliki anggota lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Kedua kelompok tersebut dapat tetap menjadi peserta PKH meskipun telah menerima bantuan lebih dari lima tahun, sesuai ketentuan yang berlaku.
Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan.
Regulasi tersebut mengatur kepesertaan, komponen bantuan, hak dan kewajiban penerima, hingga mekanisme evaluasi dan penghentian bantuan.
Dengan demikian, penerima PKH yang telah terdaftar selama lima tahun tidak serta-merta kehilangan haknya.
Kelanjutan bantuan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi dan pembaruan data sosial ekonomi keluarga.
Siapa yang Bisa Tetap Menerima PKH?
Dalam ketentuan PKH, penerima bantuan merupakan keluarga miskin atau rentan miskin berdasarkan peringkat kesejahteraan keluarga.
Selain memenuhi kriteria tersebut, keluarga harus memiliki setidaknya satu komponen yang menjadi sasaran program.
Komponen kesehatan meliputi ibu hamil, anak berusia sampai tujuh tahun yang belum bersekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Sementara komponen pendidikan mencakup anak yang masih menempuh pendidikan SD atau sederajat, SMP atau sederajat, serta SMA atau sederajat.
Bantuan juga mencakup anak berusia 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar sesuai ketentuan.
Khusus penerima dari kelompok lansia dan penyandang disabilitas, masa kepesertaan tidak dibatasi maksimal lima tahun sebagaimana kelompok penerima lainnya.
Evaluasi Menentukan Kelanjutan Bantuan
Pemerintah tidak hanya menggunakan lamanya seseorang menerima PKH sebagai dasar untuk menentukan status kepesertaan.
Evaluasi juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi keluarga dan pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penilaian tersebut mencakup pemeriksaan komponen keluarga yang memenuhi kriteria PKH, kelayakan mengikuti program pemberdayaan sosial, serta tingkat kemandirian ekonomi keluarga.
Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menentukan apakah kepesertaan dapat dilanjutkan atau dihentikan.
Pemerintah juga dapat mengarahkan keluarga penerima manfaat mengikuti program pemberdayaan agar mampu meningkatkan kesejahteraannya.
Kapan Bantuan PKH Dihentikan?
Penghentian kepesertaan dapat dilakukan melalui mekanisme terminasi atau graduasi.
Terminasi berkaitan dengan penghentian kepesertaan berdasarkan hasil evaluasi dan pemutakhiran data.
Sementara graduasi diberikan kepada keluarga yang dinilai mengalami peningkatan kesejahteraan atau sudah tidak sesuai dengan peringkat kesejahteraan sebagai penerima PKH.
Artinya, keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik dapat dinyatakan tidak lagi memenuhi persyaratan bantuan.
Sebaliknya, keluarga yang masih memenuhi kriteria tetap dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan program.
Aturan masa kepesertaan maksimal lima tahun ini pada dasarnya diarahkan agar bantuan sosial tepat sasaran dan dapat mendorong kemandirian keluarga.
Pemerintah juga membuka ruang agar bantuan dapat menjangkau keluarga lain yang masih membutuhkan dukungan.
Bagi penerima PKH, penting untuk memastikan data sosial ekonomi keluarga selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pemutakhiran data menjadi salah satu faktor yang menentukan kelanjutan status kepesertaan dalam program tersebut.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






