JurnalLugas.Com – Sejak Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari lalu, wilayah Timur Tengah justru mengalami peningkatan ketegangan yang signifikan. Keterlibatan langsung AS di sejumlah konflik kawasan bukan hanya memperburuk krisis kemanusiaan, tetapi juga menggoyang fondasi norma-norma internasional.
Banyak analis kawasan menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Trump telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan hak asasi manusia, menjadikan Amerika bukan lagi sebagai penjaga perdamaian global, melainkan bagian dari masalah itu sendiri.
Gaza, Simbol Kegagalan Moral
Isu Palestina selalu menjadi pusat konflik Timur Tengah, dan kebijakan Trump dianggap memperburuk kondisi di sana. Salah satu usul kontroversialnya adalah memindahkan penduduk Gaza secara paksa. Amna Anan, warga muda Gaza, dengan tegas menolak gagasan tersebut.
“Kami tidak ingin diusir dari rumah kami. Yang kami butuhkan hanya stabilitas dan hak yang layak seperti masyarakat lain di dunia,” ujarnya.
Ismat Mansour, analis politik asal Ramallah, menilai pendekatan Trump terhadap Gaza sebagai bentuk pola pikir kolonial. “Ia memperlakukan wilayah ini seperti tanah kosong, seolah-olah tidak dihuni oleh lebih dari dua juta jiwa yang menderita akibat blokade dan konflik berkepanjangan.”
Pernyataan dan tindakan Trump juga didukung dengan sikap membenarkan aksi militer Israel pada Maret lalu, yang kembali memicu penderitaan warga Gaza. Kurangnya komitmen AS terhadap penyelesaian damai dan solusi dua negara menjadi sorotan tajam dari komunitas internasional.
Agresi dan Tekanan di Iran dan Yaman
Tak hanya di Palestina, Trump menerapkan strategi tekanan maksimum terhadap Iran. Lewat sanksi ekonomi dan ancaman militer, AS berharap Iran tunduk pada kesepakatan nuklir yang menguntungkan Washington.
Di Yaman, serangan udara yang dilancarkan AS atas nama menjaga jalur pelayaran di Laut Merah justru memperburuk penderitaan rakyat sipil. Manal Qaed Alwesabi, jurnalis dari Hodeidah, mengungkapkan bahwa warga Yaman hanya bisa berharap penderitaan mereka tidak sebesar yang dialami Gaza.
Steven Wright dari Universitas Hamad Bin Khalifa menilai bahwa kebijakan Trump terhadap Iran, Gaza, dan Yaman menimbulkan keresahan luas di kalangan negara Teluk.
Tuntutan Terusan Suez: Intimidasi ala Gedung Putih
Trump juga memicu kontroversi baru dengan menuntut agar kapal militer dan komersial AS diizinkan melintasi Terusan Suez secara cuma-cuma. Ezzat Saad dari Dewan Urusan Luar Negeri Mesir menganggap sikap Trump tidak mencerminkan pemimpin negara besar yang seharusnya menjunjung perdamaian.
Mostafa Bakry, anggota parlemen Mesir, bahkan menyebut permintaan tersebut sebagai bentuk pemerasan terbuka. “Ini bukan hanya tekanan diplomatik, tapi bentuk pencurian atas kedaulatan negara lain,” tegasnya.
Serangan terhadap Tatanan Internasional
Kebijakan unilateral Trump yang memaksakan kehendak melalui ancaman militer, tarif dagang, dan intimidasi diplomatik dinilai sebagai ancaman serius terhadap tatanan global. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Trump menunjukkan ambisi untuk mendikte dunia dengan logika kekuasaan, bukan keadilan.
Kheir Diabat dari Universitas Qatar menilai Trump telah mengubah wajah diplomasi menjadi ajang pemaksaan kehendak. Hal ini diamini oleh Tunc Akkoc dari Turkiye Harici yang menyebut masa kepemimpinan Trump sebagai deklarasi terbuka terhadap sistem internasional.
Kebijakan luar negeri AS di bawah Donald Trump telah membuka babak baru ketidakstabilan di Timur Tengah, mengikis kredibilitas global AS, dan menciptakan penderitaan tambahan bagi jutaan warga sipil. Alih-alih menjadi pembawa damai, Trump dinilai banyak pihak justru memperdalam luka kawasan yang sudah lama berdarah.
Baca berita terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
