JurnalLugas.Com — Perdebatan mengenai hukum internasional dan kewenangan pemerintah daerah di Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, menyatakan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan langkah hukum apabila Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September mendatang.
Pernyataan tersebut memicu diskusi luas di kalangan pakar hukum internasional, pengamat politik, hingga komunitas diplomatik.
Isu yang diangkat bukan hanya berkaitan dengan konflik Israel-Palestina, tetapi juga menyentuh batas kewenangan pemerintah kota dalam menghadapi seorang kepala pemerintahan asing yang sedang menjabat.
Dalam sebuah wawancara podcast bersama The New York Times, Mamdani menegaskan bahwa pemerintahannya sedang mempelajari aspek hukum yang memungkinkan tindakan tertentu apabila Netanyahu memasuki wilayah New York.
Ia menilai bahwa persoalan tersebut harus dipandang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kepentingan politik sesaat.
“Kami akan bertindak sesuai hukum yang berlaku dan tidak akan menciptakan aturan sendiri,” ujar Mamdani.
Mengacu pada Surat Perintah ICC
Pernyataan Mamdani berkaitan dengan surat perintah penangkapan yang sebelumnya diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang yang berkaitan dengan konflik di Jalur Gaza.
Meski demikian, pelaksanaan surat perintah ICC di wilayah Amerika Serikat tidak sesederhana yang dibayangkan.
Amerika Serikat bukan negara pihak Statuta Roma, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum otomatis untuk mengeksekusi setiap keputusan ICC.
Karena itu, wacana yang disampaikan Mamdani lebih banyak dipandang sebagai kajian hukum ketimbang keputusan yang telah memiliki dasar operasional.
Kewenangan Pemerintah Kota Dipertanyakan
Sejumlah pakar hukum internasional menilai bahwa pemerintah kota memiliki ruang gerak yang sangat terbatas dalam urusan diplomatik maupun hubungan luar negeri.
Persoalan mengenai kekebalan kepala negara dan hubungan internasional umumnya menjadi kewenangan pemerintah federal Amerika Serikat.
Artinya, sekalipun terdapat kajian hukum di tingkat pemerintah kota, implementasi tindakan terhadap seorang pemimpin negara asing tetap akan bergantung pada kebijakan pemerintah pusat serta aturan diplomatik internasional.
Situasi tersebut menjadikan isu ini semakin kompleks karena melibatkan tiga aspek sekaligus, yakni hukum domestik Amerika Serikat, hukum internasional, dan hubungan diplomatik antarnegara.
Netanyahu Beri Respons
Benjamin Netanyahu merespons pernyataan tersebut dalam wawancara dengan penyiar radio Sid Rosenberg.
Ia menilai tudingan yang diarahkan kepadanya tidak berdasar dan menuduh Mamdani memiliki keberpihakan terhadap Hamas.
Menurut Netanyahu, Israel merupakan negara demokrasi yang selama ini berdiri bersama nilai-nilai demokrasi Barat dalam menghadapi ancaman keamanan.
Pernyataan balasan tersebut kembali memperlihatkan tajamnya perbedaan pandangan mengenai konflik yang telah berlangsung sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan operasi militer Israel di Jalur Gaza.
Kritik terhadap Kebijakan Amerika Serikat
Dalam wawancara yang sama, Mamdani juga menyoroti kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait konflik Gaza.
Ia menilai pendekatan Washington selama ini belum mampu menghasilkan penyelesaian yang efektif bagi krisis kemanusiaan yang berlangsung.
Menurutnya, dibutuhkan kebijakan yang lebih berorientasi pada perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hukum internasional, dan upaya diplomasi yang lebih kuat.
Pandangan tersebut sejalan dengan sikap politik yang selama ini ia sampaikan sejak masa kampanye sebagai calon Wali Kota New York.
Sidang Umum PBB setiap tahun selalu menjadi ajang berkumpulnya para pemimpin dunia di New York.
Apabila Netanyahu memutuskan hadir, perhatian internasional diperkirakan tidak hanya tertuju pada pidato-pidato resmi, tetapi juga pada dinamika hukum dan politik yang berkembang di Amerika Serikat.
Baca berita internasional dan perkembangan geopolitik lainnya di JurnalLugas.Com.
(Handoko)
