JurnalLugas.Com – Komisi XIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian Hukum (Kemenkum) sebesar Rp837,18 miliar untuk tahun anggaran 2027.
Dengan tambahan tersebut, total pagu anggaran Kemenkum yang disepakati mencapai Rp4,238 triliun.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat sejumlah program utama Kemenkum, mulai dari pelayanan dan penegakan hukum hingga pembentukan regulasi serta dukungan manajemen.
Dalam rapat bersama Kemenkum di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 1 September 2026, Komisi XIII menyatakan persetujuan terhadap usulan tambahan anggaran tersebut.
Sebelumnya, Kemenkum mengusulkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp4,492 triliun. Namun, pemerintah menetapkan pagu indikatif hanya Rp3,401 triliun atau lebih rendah sekitar 24,3 persen dari kebutuhan yang diajukan kementerian.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Sebagian dana akan digunakan untuk pembudayaan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu, Kemenkum mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas regulasi, pembangunan hukum nasional serta penguatan layanan publik berbasis teknologi.
Dana tambahan juga mencakup dukungan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, audit kinerja, perbaikan kebijakan hukum hingga pembenahan sarana dan prasarana kantor yang mengalami kerusakan berat.
Eddy menegaskan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan agar Kemenkum dapat meningkatkan kinerja sekaligus memberikan pelayanan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dengan persetujuan Komisi XIII DPR RI, usulan tambahan Rp837,18 miliar tersebut menjadi bagian dari pembahasan anggaran Kemenkum untuk tahun 2027.
Baca berita terbaru dan informasi lainnya di JurnalLugas.Com.
(Catur)
