JurnalLugas.Com — Setiap kali rompi oranye khas tahanan lembaga antirasuah kembali dikenakan oleh seorang figur publik, pertanyaan yang sama selalu menggema di ruang-ruang diskusi masyarakat: apa lagi yang sebenarnya mereka cari? Secara logika awam, seorang pejabat tinggi negara telah mengantongi segala bentuk privilese.
Mereka mendapatkan fasilitas mumpuni, gaji dan tunjangan yang jauh di atas rata-rata pendapatan rakyat yang diwakilinya, serta penghormatan sosial yang tinggi.
Namun, realitas pemberitaan terus menyajikan paradoks yang menyedihkan. Pejabat dari berbagai level, mulai dari kepala daerah, menteri, hingga aparat penegak hukum, silih berganti terjerembap ke dalam lubang yang sama.
Memahami fenomena ini tidak bisa lagi sekadar menggunakan kacamata hitam-putih mengenai moralitas yang buruk.
Korupsi yang menjerat para pemangku kebijakan adalah sebuah ekosistem kompleks yang terbangun dari perpaduan antara hasrat individu dan celah struktural yang menganga lebar.
Membedah faktor penyebabnya menuntut kita untuk melihat di balik tirai panggung birokrasi dan politik yang sering kali luput dari pandangan publik.
Akar persoalan yang paling mendasar dan kerap menjadi rahasia umum adalah mahalnya biaya politik. Dalam sistem demokrasi yang semakin bergeser ke arah pragmatisme, meraih sebuah jabatan publik membutuhkan kapital yang tidak main-main.
Seorang kandidat kepala daerah atau anggota legislatif harus mengeluarkan dana kampanye yang jumlahnya bisa berpuluh kali lipat dari akumulasi gaji resmi yang akan mereka terima selama masa jabatan.
Kondisi ini menciptakan sebuah relasi transaksional yang mengikat pejabat bahkan sebelum mereka resmi dilantik. Para penyokong dana atau oligarki yang berada di balik layar tentu tidak sedang melakukan kegiatan amal.
Mereka menuntut pengembalian investasi (return on investment) dalam bentuk konsesi proyek, kemudahan izin, hingga perlindungan regulasi. Sang pejabat pun tersandera.
Keputusan-keputusan strategis yang seharusnya diambil demi kemaslahatan publik, terpaksa dibelokkan untuk melunasi “utang budi” politik tersebut.
Pada titik inilah, korupsi tidak lagi dilihat sebagai sebuah kejahatan, melainkan instrumen untuk bertahan hidup dalam ekosistem kekuasaan yang buas.
Selain tekanan dari hulu yang berupa mahalnya ongkos politik, faktor psikologis dan pergeseran gaya hidup memegang peranan fatal.
Ketika seseorang menduduki jabatan publik, mereka otomatis masuk ke dalam lingkaran elitis yang memiliki standar sosial tersendiri.
Ada tekanan tak kasatmata untuk tampil paripurna dengan deretan barang bermerek, kendaraan mewah, dan kehidupan sosial yang serba gemerlap.
Gaji resmi seorang pejabat, sebesar apa pun itu dalam standar kelas menengah, sering kali tidak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidup seorang oligark.
Ketidakmampuan mengendalikan hasrat duniawi ini melahirkan apa yang disebut sebagai ilusi kebutuhan.
Keserakahan tidak lagi muncul dalam bentuk menumpuk uang tunai di bawah kasur, melainkan termanifestasi dalam keinginan untuk terus mempertahankan status quo dan warisan kekayaan bagi generasi berikutnya.
Jabatan yang seharusnya menjadi ruang pengabdian, justru dipandang sebagai masa panen raya yang harus dimaksimalkan sebelum masa tenggang kekuasaan berakhir.
Kelemahan sistemik ini semakin diperparah dengan budaya birokrasi yang permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil. Sistem pengawasan internal di banyak instansi pemerintahan sering kali tumpul ketika berhadapan dengan atasan.
Ada budaya ewuh pakewuh atau rasa segan yang begitu kuat mengakar dalam struktur masyarakat kita. Bawahan cenderung memilih bungkam atau bahkan ikut terlibat dalam manipulasi anggaran demi mengamankan posisi mereka, alih-alih menjadi pelapor pelanggaran (whistleblower).
Menyoroti fenomena ini, Dr. Bima Arya Sudewo, seorang pengamat kebijakan publik dan pegiat antikorupsi, memberikan pandangan yang tajam mengenai rapuhnya integritas pejabat di tengah sistem yang cacat.
“Korupsi di level pejabat publik saat ini bukan sekadar soal runtuhnya moralitas satu atau dua individu. Ini adalah hasil bertemunya niat yang serakah dengan sistem yang sangat permisif dan berlubang. Ketika seorang pejabat menyadari bahwa peluang untuk memanipulasi kebijakan itu terbuka lebar dan risiko ketahuannya rendah, di situlah integritas yang paling tangguh sekalipun bisa goyah. Kita berhadapan dengan kejahatan yang terlembagakan,” tegasnya, kepada JurnalLugas.Com, Selasa 01 September 2026.
Pernyataan tersebut menyingkap tabir mengenai faktor krusial lainnya: lemahnya penegakan hukum dan asimetri hukuman.
Secara teori, sebuah kejahatan akan menurun jika risiko dan hukuman yang harus ditanggung jauh lebih berat daripada keuntungan yang diperoleh.
Namun, realitas peradilan tindak pidana korupsi kerap memberikan tontonan yang mencederai keadilan publik. Tuntutan hukum yang ringan, pemotongan masa tahanan, hingga fasilitas penjara yang masih bisa diakali, membuat efek jera itu hanya menjadi ilusi di atas kertas.
Para calon koruptor pada akhirnya akan melakukan kalkulasi rasional bahwa dipenjara beberapa tahun masih sepadan dengan timbunan harta hasil korupsi yang berhasil diselamatkan dan dicuci melalui berbagai aset.
Tidak adanya hukuman pemiskinan yang radikal membuat para pelaku kejahatan kerah putih ini tidak pernah benar-benar takut.
Selama aset-aset mereka tidak dirampas sepenuhnya oleh negara, dan keluarga mereka masih bisa menikmati hasil jarahan tersebut, maka korupsi akan selalu dilihat sebagai risiko bisnis yang sepadan, bukan sebuah pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat.
Pada akhirnya, mengurai benang kusut penyebab pejabat terjerat korupsi mengharuskan kita untuk melakukan perombakan di berbagai lini.
Pembenahan sistem rekrutmen politik agar lebih murah dan berbasis gagasan, penguatan lembaga pengawas yang independen dari intervensi kekuasaan, hingga penerapan hukuman pemiskinan yang tegas adalah langkah-langkah yang tidak bisa lagi ditunda.
Selama sistem yang ada masih mewajarkan konflik kepentingan dan hukum masih bisa dinegosiasikan, maka selama itu pula rompi oranye akan terus mencari tuan barunya.
Integritas bukanlah sesuatu yang bisa tumbuh di tanah yang gersang akan keteladanan; ia membutuhkan ekosistem yang sehat, di mana kejujuran dihargai dan pengkhianatan terhadap publik dihukum tanpa pandang bulu.
Baca berita lainnya JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
