74 Juta Penduduk Muda Punya Rekening, Digital ID Dipadukan dengan Dukcapil

JurnalLugas.Com – Pemerintah mendorong pemerataan kepemilikan rekening perbankan, terutama bagi masyarakat yang memasuki usia 17 tahun. Berdasarkan pemadanan data kependudukan, masih ada sekitar 74 juta penduduk yang belum memiliki rekening.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan data tersebut diperoleh melalui pencocokan data kependudukan dengan data rekening perbankan.

Bacaan Lainnya

“Sekitar 74 juta penduduk berusia 17 tahun belum mempunyai rekening,” kata Airlangga dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Pemerintah juga menghitung kebutuhan anggaran apabila setiap pembukaan rekening mendapat dukungan dana Rp50 ribu. Dengan jumlah sekitar 74 juta akun, kebutuhan dananya diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun.

Airlangga menyebut rencana tersebut akan kembali dibahas bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah ingin kepemilikan rekening tidak berhenti pada pembukaan akun, tetapi mendorong masyarakat aktif menggunakan layanan keuangan.

Bagi masyarakat yang memasuki usia 17 tahun, kepemilikan rekening juga diarahkan berjalan beriringan dengan kepemilikan KTP. Bank yang disebut dalam program tersebut antara lain BRI dan BSI, khususnya bagi masyarakat di Aceh.

Digital ID Perkuat Akurasi Data

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada forum yang sama menekankan pentingnya penguatan sistem digital Dukcapil. Identitas digital dinilai dapat mempermudah proses verifikasi, termasuk dalam layanan perbankan melalui mekanisme know your customer atau KYC.

Dengan teknologi pengenalan wajah berbasis biometrik, proses identifikasi masyarakat dapat dilakukan lebih cepat tanpa sepenuhnya mengandalkan dokumen fisik seperti fotokopi KTP.

Pemanfaatan teknologi tersebut saat ini juga diarahkan untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial. Tito menyebut identitas warga dapat diverifikasi dalam hitungan detik ketika petugas berada di lapangan.

Data kependudukan selanjutnya dapat dipadukan dengan data lembaga lain, termasuk ATR/BPN dan kepolisian. Integrasi itu memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai kepemilikan tanah dan kendaraan sehingga proses penentuan penerima bantuan dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih terukur.

Uji coba sistem tersebut telah dilakukan di Banyuwangi. Tito menyebut hasilnya menunjukkan masih banyak persoalan dalam ketepatan penerima bantuan, termasuk penerima yang tidak sesuai kriteria dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi belum menerimanya.

Pemerintah kemudian memperluas pengujian ke 43 daerah percontohan. Targetnya, sekitar 200 kabupaten/kota dapat melakukan validasi data hingga akhir 2026.

Data Rekening Dipadukan dengan Dukcapil

Dalam sektor keuangan, pemerintah juga ingin mengetahui secara lebih rinci masyarakat yang sudah memiliki rekening dan mereka yang belum.

Tito menyebut sekitar 170 juta penduduk telah memiliki rekening. Data tersebut akan direkonsiliasi dengan basis data Dukcapil untuk menemukan masyarakat yang belum mempunyai rekening berdasarkan usia dan wilayah.

Menurut Tito, data Dukcapil telah mencakup informasi kependudukan serta biometrik yang dapat digunakan untuk proses pemadanan. Pemerintah nantinya dapat memetakan masyarakat yang belum memiliki rekening hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan agar akses terhadap layanan perbankan tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu.

“Targetnya, kepemilikan rekening bisa menjangkau seluruh masyarakat, terutama yang berusia 17 tahun ke atas,” ujar Tito.

Penguatan identitas digital juga dinilai semakin relevan seiring berkembangnya perbankan digital, e-commerce, dan berbagai layanan berbasis internet yang membutuhkan proses identifikasi pengguna secara cepat dan akurat.

Dengan integrasi data kependudukan dan sektor keuangan, pemerintah kini tidak hanya mengejar jumlah rekening baru, tetapi juga membangun sistem yang memungkinkan akses layanan keuangan lebih mudah, terdata, dan terintegrasi.

Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com

(William)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta Airlangga ada Partai Ikut Gabung KIM Plus

Pos terkait