JurnalLugas.Com — Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya membuka status politiknya sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ia memperlihatkan kartu tanda anggota (KTA) PSI saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Dewan Pengurus Daerah PSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 26 September 2026.
KTA tersebut menunjukkan Jokowi terdaftar sebagai anggota PSI dengan nomor S337220257777777. Ia menyebut keanggotaannya telah berlaku sejak 14 Oktober 2025.
Keputusan Jokowi bergabung dengan PSI langsung mendapat tanggapan dari sejumlah partai politik. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai pilihan tersebut merupakan hak politik Jokowi.
“Tidak apa-apa, itu hak politik Pak Jokowi,” kata Sarmuji, Minggu, 27 September 2026.
Sarmuji juga menilai keputusan Jokowi bergabung dengan PSI bukan sesuatu yang mengejutkan. Salah satu alasannya karena PSI saat ini dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.
Ketika ditanya soal pernyataan Jokowi bahwa sejumlah partai mulai mengkhawatirkan PSI sebagai pesaing pada pemilu mendatang, Sarmuji menjawab singkat. “Insya Allah, itu bukan Partai Golkar.”
PDIP Singgung Ijazah Jokowi
Respons berbeda datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan partainya tidak lagi berurusan dengan Jokowi.
“PDIP tidak berurusan dengan Jokowi,” ujar Andreas.
Namun, Andreas kemudian melontarkan sindiran terkait langkah Jokowi memperlihatkan KTA PSI. Ia meminta mantan presiden tersebut juga menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik.
“Kalau KTA ditunjukkan, ijazahnya juga dong,” katanya.
PSI sendiri mengungkap alasan baru mengumumkan status Jokowi sebagai kader. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengatakan partainya selama ini menunggu momentum yang dianggap tepat.
“Politik itu momentum. Bagi kami, sekarang waktunya pas,” ujar Ahmad Ali.
Menurut dia, pengumuman tersebut sekaligus menegaskan bahwa Jokowi bukan sekadar figur yang berada di sekitar PSI. Jokowi disebut sebagai anggota partai yang aktif.
Ahmad Ali juga menyatakan posisi Jokowi untuk saat ini masih sebatas anggota biasa. Namun, ia membuka kemungkinan adanya jabatan tertentu bagi Jokowi di kemudian hari.
“Soal jabatan merupakan urusan internal partai,” kata Ali.
Ia juga meminta publik tidak berlebihan memperdebatkan pilihan politik Jokowi. Ali menilai mantan presiden tetap memiliki hak untuk menentukan sikap politik setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.
Bagi PSI, masuknya Jokowi sebagai kader menjadi bagian dari langkah politik partai yang disebut semakin solid. Ahmad Ali bahkan meminta publik menunggu langkah berikutnya.
“Tunggu saja ledakannya,” ujarnya.
Informasi politik terbaru dan berita aktual lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto news)
