JurnalLugas.Com – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa persoalan dokumen pendidikannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai kritik dari PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan tujuan dan dasar hukum langkah tersebut. Menurutnya, PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa keputusan administrasi negara, bukan sekadar menjadi tempat pembuktian keaslian dokumen pendidikan.
Deddy menilai rencana tersebut perlu dilihat dari objek sengketa yang hendak diajukan, terlebih setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
“Menurut saya sangat tidak masuk akal,” ujar Deddy menanggapi rencana Gibran tersebut.
Deddy soroti persoalan objek gugatan
Anggota Komisi II DPR itu mempertanyakan keputusan administrasi negara apa yang akan dijadikan objek gugatan serta siapa pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban melalui proses PTUN.
Ia juga menyinggung perkara sebelumnya yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Menurut Deddy, kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian pernah tersedia dalam proses hukum terdahulu.
Namun, ia menyebut proses tersebut tidak berlanjut setelah gugatan dicabut.
Deddy menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari putusan pengadilan yang telah terbit. Karena itu, ia mempertanyakan relevansi pengajuan perkara baru dengan tujuan membuktikan dokumen pendidikan Gibran.
Putusan MA membatalkan surat penyetaraan
Polemik tersebut berkaitan dengan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan itu, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Putusan tersebut juga memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek perkara.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga telah memeriksa persoalan persyaratan pendidikan Gibran dalam sengketa hasil pemilihan presiden.
Dua putusan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perdebatan mengenai status dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Gibran ingin menunjukkan seluruh dokumen pendidikan
Di sisi lain, Gibran sebelumnya menyampaikan keinginan untuk menempuh jalur PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Keinginan itu disampaikan setelah dirinya bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Gibran mengatakan salah satu saran yang diterimanya adalah tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN,” kata Gibran.
Ia juga menyebut rencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Perbedaan pandangan soal jalur hukum
Rencana Gibran tersebut juga mendapat perhatian dari sejumlah pihak di pemerintahan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan sebelumnya memberikan penjelasan bahwa Presiden Prabowo tidak secara khusus mendorong Gibran menempuh jalur PTUN.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa putusan MA dan MK memiliki konsekuensi hukum yang harus diperhatikan.
Dengan demikian, perdebatan saat ini bukan hanya menyangkut dokumen pendidikan Gibran, tetapi juga mengenai ruang hukum yang masih dapat ditempuh setelah adanya putusan pengadilan.
Rencana pengajuan perkara ke PTUN pun masih perlu dilihat dari objek gugatan, kedudukan hukum pihak yang mengajukan, serta kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara tersebut.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
