JurnalLugas.Com – Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator yang disorot menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen pada Maret 2026.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyebut jumlah tersebut berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Meski menunjukkan perkembangan positif, angka itu juga menggambarkan masih besarnya pekerjaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, mengatakan pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, mulai dari perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi.
“Pemerintah memperkuat perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Kurnia dalam keterangan yang diterima JurnalLugas.Com, Minggu (18/10/2026).
Klaim Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan Ikut Menurun
Selain angka kemiskinan secara umum, pemerintah juga mencatat penurunan kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir.
Pada periode 2021–2025, tingkat kemiskinan nasional turun dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen. Sementara itu, kemiskinan ekstrem menyusut dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.
Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui rasio Gini juga menunjukkan perbaikan. Indikator tersebut turun dari 0,384 menjadi 0,375 pada periode yang sama.
Angka-angka itu memperlihatkan adanya perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan.
Namun, keberlanjutan penurunan kemiskinan tetap bergantung pada kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan yang memadai, mengakses kebutuhan dasar, serta mendapatkan pekerjaan yang stabil.
Genjot Bansos dan Subsidi Upah Jadi Instrumen Perlindungan
Untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan, pemerintah mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu.
Pendekatan ini ditujukan agar bantuan lebih tepat sasaran sekaligus mendukung keluarga penerima meningkatkan kondisi ekonominya.
Di sektor ketenagakerjaan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli pekerja yang memenuhi persyaratan.
Pada 2025, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 17 juta pekerja. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan selama dua bulan, dengan total Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus.
Kebijakan bantuan sosial dan subsidi upah memiliki peran dalam menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun, upaya pengentasan kemiskinan juga membutuhkan penguatan pendapatan yang berkelanjutan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan.
Program Magang Diperluas untuk Lulusan Perguruan Tinggi
Pemerintah juga mendorong perluasan kesempatan kerja melalui Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi.
Program ini menargetkan 100.000 peserta pada 2025, kemudian meningkatkan kuotanya menjadi 150.000 peserta pada 2026.
Evaluasi program magang 2025 menunjukkan sekitar 30 persen peserta mendapat tawaran untuk melanjutkan pekerjaan dan diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani magang.
Hasil tersebut menjadi salah satu gambaran potensi program magang dalam menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri.
Pengalaman kerja diharapkan membantu peserta meningkatkan keterampilan sekaligus memperbesar peluang memperoleh pekerjaan yang lebih stabil.
Meski demikian, perluasan kuota perlu diikuti dengan kualitas pelatihan dan kesempatan penyerapan tenaga kerja agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Selain bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai salah satu indikator pembangunan pada 2025, dengan target sebesar 0,56.
Indikator tersebut digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dan potensi daya saing masyarakat Indonesia.
Peningkatan kualitas manusia menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan.
Akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja dapat membantu masyarakat meningkatkan penghasilan serta memperbaiki taraf hidup.
Penurunan angka kemiskinan menjadi perkembangan positif menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.
Namun, tantangan berikutnya adalah menjaga tren tersebut agar berlanjut, sekaligus memastikan pertumbuhan kesejahteraan menjangkau masyarakat yang masih rentan secara ekonomi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
