JurnalLugas.Com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyiapkan 26 proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai Rp225 triliun.
Program ini ditargetkan memperkuat industri nasional sekaligus membuka puluhan ribu kesempatan kerja melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebut proyek tersebut diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja. Pelaksanaannya disiapkan oleh Danantara dalam dua fase sebagai bagian dari agenda industrialisasi pemerintah.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
“Hilirisasi diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” kata Kurnia dalam keterangan yang diterima JurnalLugas.Com, Minggu (18/10/2026).
Besarnya investasi tersebut menjadi peluang untuk memperluas kegiatan industri di dalam negeri. Namun, dampak ekonominya akan sangat bergantung pada realisasi proyek dan kemampuan industri menyerap tenaga kerja sesuai target.
Ekspor Batu Bara dan Sawit Diatur Satu Pintu
Selain mempercepat hilirisasi, pemerintah mulai membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 untuk tiga komoditas, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi.
Ketiga komoditas itu memiliki kontribusi besar terhadap perdagangan luar negeri Indonesia. Pada 2025, nilai ekspornya mencapai 66,13 miliar dolar AS atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.
Penerapan sistem satu pintu ditujukan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor, mencegah pelaporan nilai barang di bawah nilai sebenarnya atau under-invoicing, serta mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor.
Langkah tersebut menjadi penting karena besarnya nilai perdagangan komoditas strategis membutuhkan sistem pengawasan yang mampu memastikan transaksi tercatat secara transparan dan sesuai ketentuan.
Konsolidasi BUMN Diklaim Hemat Rp50 Triliun
Pemerintah juga melakukan penataan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengurangi beban operasional dan meningkatkan efisiensi perusahaan.
Dalam proses konsolidasi tersebut, pemerintah menyatakan telah menutup 328 BUMN sebagai bagian dari penyederhanaan struktur 1.074 entitas, termasuk anak dan cucu perusahaan yang sebelumnya didata.
Menurut Kurnia, restrukturisasi itu menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan berasal dari sejumlah komponen, antara lain biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas.
Pemerintah menargetkan penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026.
Target ini menunjukkan bahwa penataan BUMN tidak hanya berkaitan dengan pengurangan jumlah entitas, tetapi juga upaya menekan biaya yang dinilai dapat dirasionalisasi.
Meski begitu, keberhasilan konsolidasi perlu dilihat dari dampaknya terhadap produktivitas, kesehatan keuangan perusahaan, dan peningkatan kinerja BUMN secara keseluruhan.
Bursa Mineral Ditargetkan Beroperasi pada 2027
Pembenahan tata kelola komoditas juga diarahkan pada pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Bursa Mineral Indonesia pada 12 Juni 2026. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BMKS dirancang untuk menyediakan harga referensi domestik dan menciptakan mekanisme perdagangan komoditas yang lebih transparan.
Sistem ini juga diharapkan mempersempit peluang manipulasi nilai transaksi melalui under-invoicing dan transfer pricing.
Ketersediaan acuan harga yang jelas dapat membantu meningkatkan keterbukaan perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh kesiapan sistem, kepatuhan pelaku usaha, serta konsistensi pengawasan.
Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan fokus pemerintah pada tiga hal, yakni meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menekan biaya operasional perusahaan negara, dan memperbaiki transparansi perdagangan komoditas.
Investasi hilirisasi Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja menjadi salah satu target utama.
Sementara itu, konsolidasi BUMN dan rencana pembentukan bursa komoditas diarahkan untuk memperkuat efisiensi serta tata kelola ekonomi nasional.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
