JurnalLugas.Com – Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengungkap alasan kelompoknya memilih tidak mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Habib Rizieq menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan sikap politik Prabowo yang saat itu dinilai telah berada di pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sikap itu berbeda dengan posisi mereka pada Pilpres 2019. Ketika itu, Habib Rizieq dan kelompoknya berada di barisan pendukung Prabowo yang berhadapan dengan Jokowi.
“2019 kita kampanye sama Prabowo lawan Jokowi. 2024 kita tidak dukung karena memihak Jokowi,” kata Habib Rizieq dalam video yang diunggah kanal Pecinta Habaib, Selasa (8/9/2026).
Meski berbeda pilihan politik, Habib Rizieq menegaskan hal tersebut tidak membuat hubungan berubah menjadi permusuhan. Ia juga membantah bahwa kritik yang disampaikannya kepada Prabowo merupakan bentuk kebencian pribadi.
Menurut dia, kritik justru diperlukan sebagai bagian dari penyampaian masukan kepada pemerintah.
“Saya mengkritik bukan berarti membenci Pak Prabowo,” ujarnya.
Habib Rizieq mengatakan dirinya masih memiliki jalur komunikasi untuk menyampaikan pandangan mengenai kebijakan pemerintah. Ia menyebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai tokoh yang dapat menyampaikan pesan tersebut kepada Presiden Prabowo.
Ia mengaku kerap menitipkan masukan mengenai program pemerintah melalui kedua tokoh tersebut karena keduanya memiliki kesempatan bertemu Presiden dalam berbagai agenda pemerintahan.
“Melalui Pak Fadli dan Pak Ferry saya sering menyampaikan pesan tentang program yang bagus maupun yang perlu diperbaiki,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Habib Rizieq juga menyinggung hubungan komunikasinya dengan Fadli Zon. Ia menyebut politikus tersebut pernah membantu proses pengambilan enam jenazah korban peristiwa KM 50 dari RS Polri.
Bagi Habib Rizieq, pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan hubungan komunikasi dengan Fadli Zon tetap terjaga hingga sekarang.
Perbedaan sikap politik, menurutnya, tidak otomatis menghapus ruang dialog. Kritik terhadap pemerintah tetap dapat disampaikan tanpa harus berubah menjadi permusuhan personal.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com.
(Soefriyanto)
