JurnalLugas.Com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar persoalan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menyangkut keamanan negara dan hak masyarakat.
Hasto menyampaikan pandangan itu saat berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026). Ia menilai penyadapan terhadap kepala negara, apabila terbukti dilakukan secara ilegal, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan.
“Ketika Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja itu juga dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi,” kata Hasto.
Menurut Hasto, penyadapan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang ketat, termasuk proses penyelidikan dan persetujuan pengadilan. Ia menolak penggunaan teknologi penyadapan untuk kepentingan politik atau menekan pihak-pihak yang berbeda pandangan.
“Jadi tidak bisa penyadapan dikaitkan dengan politik kekuasaan, apalagi terhadap lawan-lawan politik,” ujarnya.
Hasto Sebut Dugaan Penyadapan Sudah Terjadi Sejak Pemilu 2024
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima informasi mengenai dugaan praktik penyadapan sejak Pemilu 2024.
Ia mengaitkan informasi itu dengan situasi ketika sejumlah pihak menyampaikan kritik terhadap proses pemilu. Hasto menduga informasi yang diperoleh melalui penyadapan digunakan untuk memberikan tekanan kepada kelompok yang bersikap kritis terhadap pemerintahan sebelumnya.
“Bahkan saya pernah menerima informasi dari rekan-rekan pers ketika bersikap kritis atas Pemilu 2024 yang lalu,” ungkapnya.
Hasto kemudian menceritakan adanya tekanan dari pihak yang disebutnya sebagai utusan kepolisian. Ia menghubungkan tekanan tersebut dengan dugaan penggunaan informasi hasil penyadapan secara ilegal.
Namun, pernyataan mengenai praktik sejak 2024 dan dugaan pemanfaatan hasil penyadapan untuk menekan kelompok kritis tersebut merupakan keterangan Hasto yang masih memerlukan pembuktian.
PDIP Dukung Penuntasan Kasus
Hasto turut menyoroti dampak penyadapan ilegal terhadap hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi. Menurutnya, praktik tersebut tidak boleh menjadi instrumen untuk membungkam kelompok yang menyampaikan kritik.
Ia menegaskan PDI Perjuangan mendukung proses penegakan hukum agar perkara tersebut diungkap secara menyeluruh, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“PDIP memberikan dukungan terhadap upaya penuntasan persoalan tersebut dan tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo sebelumnya telah ditangani Bareskrim Polri. Dalam perkembangan penyidikan, sejumlah perwira tinggi dan mantan pejabat kepolisian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyadapan tanpa prosedur serta penghapusan data elektronik.
Meski demikian, status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah. Pembuktian mengenai perbuatan, motif, dan pihak yang bertanggung jawab tetap harus dilakukan melalui proses hukum.
Desakan Hasto menambah perhatian publik terhadap penanganan perkara tersebut. Transparansi penyidikan dan pengungkapan fakta menjadi penting agar dugaan penyadapan terhadap kepala negara maupun pihak lain dapat dipastikan melalui mekanisme hukum.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
