JurnalLugas.Com – Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi terkait wacana penggunaan hak konstitusional DPR untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut memilih memberikan ruang kepada anggota fraksinya di parlemen untuk menyampaikan pandangan masing-masing tanpa tekanan instruksi partai.
Sikap itu disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad menjelang rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kamrussamad menjelaskan bahwa hingga saat ini pimpinan fraksi belum mengeluarkan arahan yang mengharuskan kader mendukung ataupun menolak langkah politik tertentu terkait persoalan Gibran.
Menurutnya, anggota DPR mempunyai hak untuk menentukan pendapat berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
“Gerindra juga tidak menutup mata terhadap munculnya dorongan dari sejumlah fraksi agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat maupun hak angket,” katanya.
Kamrussamad menyatakan partainya akan menghargai aspirasi tersebut selama prosesnya berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ia menekankan pentingnya menghormati aspirasi yang berkembang di lingkungan parlemen, termasuk usulan penggunaan mekanisme pengawasan DPR.
“Di sisi lain, Gerindra berharap polemik ijazah Gibran tidak terus berlarut-larut hingga berpengaruh terhadap stabilitas politik nasional,” katanya.
Kamrussamad menginginkan persoalan tersebut segera memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia juga menekankan agar polemik itu tidak berkepanjangan.
PDIP dan PKS Mendorong Hak Menyatakan Pendapat
Sikap Gerindra tersebut muncul ketika wacana penggunaan hak menyatakan pendapat DPR semakin mendapat perhatian.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya mengungkapkan adanya aspirasi masyarakat yang meminta partainya memperjuangkan penggunaan hak menyatakan pendapat di parlemen.
Sementara itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf secara terbuka mendorong DPR mempertimbangkan mekanisme tersebut apabila Gibran tidak mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
PKS menilai langkah itu dapat ditempuh sebagai tindak lanjut atas perkembangan putusan pengadilan terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Dukungan terhadap hak menyatakan pendapat juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Doli berpandangan bahwa hak angket bukan pilihan yang paling tepat karena membutuhkan proses penyelidikan. Ia lebih mendorong DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menentukan sikap kelembagaan.
Dengan demikian, pembahasan mengenai persoalan Gibran tidak hanya menyangkut keabsahan dokumen pendidikan, tetapi juga mengarah pada perbedaan pandangan politik mengenai mekanisme yang harus ditempuh DPR.
Putusan MA dan MK Jadi Latar Belakang Polemik
Desakan agar DPR mengambil sikap tidak terlepas dari perkembangan perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi Muhammad Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran tidak sah. Putusan itu sekaligus mengabulkan gugatan penggugat.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Rangkaian perkembangan hukum tersebut kemudian menjadi dasar munculnya berbagai desakan politik terhadap DPR.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
