JurnalLugas.Com – Perusahaan tidak bisa lagi memberlakukan kerja lembur hanya berdasarkan keputusan sepihak. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja memperoleh persetujuan pekerja sebelum meminta mereka bekerja melebihi jam kerja normal.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 116. Selain persetujuan pekerja, perusahaan juga harus memberikan perintah lembur secara tertulis dan/atau melalui media digital.
Aturan ini menegaskan bahwa lembur harus memenuhi prosedur yang ditentukan undang-undang. Instruksi dari perusahaan saja tidak cukup apabila persyaratan persetujuan pekerja belum dipenuhi.
Batas waktu lembur secara umum juga ditetapkan paling lama empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Namun, ketentuan batas tersebut memiliki pengecualian untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Upah Lembur Wajib Dibayarkan
Selain mengatur persetujuan dan durasi kerja, UU tersebut menegaskan kewajiban perusahaan membayar upah tambahan kepada pekerja yang menjalankan lembur.
Besaran upahnya dibedakan berdasarkan urutan jam lembur. Untuk jam pertama, pekerja berhak menerima 1,5 kali upah sejam. Sementara itu, setiap jam berikutnya dibayar dua kali upah sejam.
Perhitungan upah per jam menggunakan dasar upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173.
Sebagai ilustrasi, pekerja dengan upah pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp5 juta per bulan memiliki dasar upah sekitar Rp28.902 per jam.
Dengan perhitungan tersebut, upah lembur untuk jam pertama sekitar Rp43.353. Jika lembur berlanjut, setiap jam berikutnya dibayar sekitar Rp57.803.
Artinya, semakin lama pekerja menjalankan lembur, semakin besar pula tambahan upah yang wajib dibayarkan perusahaan sesuai ketentuan.
Perusahaan Bisa Dikenai Sanksi
Kewajiban perusahaan tidak berhenti pada persetujuan dan pembayaran upah. Pasal 117 UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang melanggar persyaratan lembur.
Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Pelanggaran dapat terjadi apabila perusahaan mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja normal tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk persetujuan pekerja, perintah tertulis atau digital, serta batas waktu lembur yang berlaku.
Meski demikian, tata cara pengenaan sanksi administratif masih akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Jam Kerja Normal Tetap Diatur
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur waktu kerja normal dalam Pasal 115.
Untuk perusahaan yang menerapkan enam hari kerja dalam satu minggu, waktu kerja ditetapkan tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu.
Sementara itu, pada pola lima hari kerja, waktu kerja maksimal delapan jam sehari dengan total 40 jam seminggu.
Ketentuan waktu kerja maupun lembur tersebut dapat memiliki pengecualian untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu sesuai pengaturan yang berlaku.
Dengan aturan baru ini, pekerja memiliki dasar hukum yang lebih jelas ketika diminta bekerja di luar jam normal.
Perusahaan juga harus memastikan setiap pelaksanaan lembur memenuhi prosedur, batas waktu, dan kewajiban pembayaran upah.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
