JurnalLugas.Com – Pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI menjadi perhatian di tengah menguatnya polemik politik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan keputusannya melepas jabatan pimpinan MPR tidak berkaitan dengan isu yang sedang berkembang di DPR.
Hidayat mengungkapkan surat pengunduran dirinya sudah disampaikan sejak 31 Oktober 2026.
Artinya, keputusan tersebut telah diambil sebelum polemik mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran menjadi pembahasan politik yang ramai.
Ia menjelaskan, alasan utama pengunduran diri adalah keinginan mendorong regenerasi kepemimpinan di MPR setelah dua periode menduduki posisi Wakil Ketua.
“Enggak ada kaitannya dengan Gibran,” tegas Hidayat dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Penjelasan tersebut sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang menghubungkan pergantian pimpinan MPR dengan dinamika politik terkait posisi wakil presiden.
Sudah Dua Periode, Hidayat Ingin Regenerasi
Hidayat mengatakan keinginan untuk tidak lagi menduduki kursi pimpinan MPR sebenarnya sudah muncul sejak periode 2019–2024.
Pada saat itu, ia telah menyampaikan permintaan agar tidak kembali ditempatkan sebagai Wakil Ketua MPR. Namun, partai masih memberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas tersebut.
Keinginan serupa kembali disampaikan ketika memasuki periode berikutnya pada 2024. Meski demikian, Hidayat kembali mendapat penugasan dari PKS.
Setelah menjalankan jabatan selama dua periode, ia menilai sudah waktunya memberikan kesempatan kepada figur lain untuk melanjutkan kepemimpinan di lembaga permusyawaratan tersebut.
“Saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR,” ujarnya.
Hidayat juga menjelaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah dibahas dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November 2026.
Pembahasan kemudian dilanjutkan hingga akhirnya diterima dalam rapat pimpinan pada 10 November 2026.
Ahmad Muzani Terima Surat Pengunduran Diri
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pimpinan lembaga telah menerima surat pengunduran diri Hidayat.
Dalam keterangannya, Muzani menyampaikan bahwa penerimaan surat tersebut telah diputuskan melalui rapat pimpinan MPR.
“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid,” tulis Muzani melalui akun media sosialnya pada Selasa (10/11/2026).
Muzani memastikan proses pergantian pimpinan akan dilaksanakan berdasarkan mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
Sohibul Iman Disiapkan sebagai Pengganti
PKS telah menetapkan Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman untuk menggantikan Hidayat di jajaran pimpinan MPR.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan, perubahan penugasan tersebut berkaitan dengan kebutuhan memperkuat diplomasi parlemen Indonesia melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Hidayat diproyeksikan mengemban tugas sebagai Ketua BKSAP dengan fokus memperluas hubungan parlemen Indonesia dengan berbagai negara.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah memperkuat dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk perlindungan warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan.
Menurut Kholid, pengalaman serta jaringan internasional Hidayat menjadi pertimbangan partai dalam memberikan penugasan tersebut.
Meski mundur dari posisi Wakil Ketua MPR, Hidayat tetap menjadi anggota MPR karena masih berstatus sebagai anggota DPR RI.
Dengan demikian, pergantian ini merupakan perubahan penugasan di lingkungan parlemen, bukan pengunduran diri dari keanggotaan lembaga negara tersebut.
Penegasan mengenai tanggal pengajuan surat menjadi penting untuk memahami kronologi keputusan Hidayat.
Ia memastikan proses pengunduran dirinya telah berjalan sebelum polemik Gibran mencuat, sementara pergantian jabatan kini menunggu penyelesaian mekanisme resmi di MPR.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
