JurnalLugas.Com – Peredaran narkotika terus berkembang dengan memanfaatkan berbagai cara untuk mengelabui aparat penegak hukum.
Penggunaan rokok elektronik atau vape hingga kemasan minuman energi sebagai media penyalahgunaan menjadi peringatan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan penindakan terhadap pengguna.
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengingatkan pemerintah agar memperkuat pemberantasan narkotika secara menyeluruh, mulai dari sumber produksi, pemasok, jalur penyelundupan hingga jaringan distribusi.
Menurutnya, penanganan yang hanya menyasar pelaku di tingkat bawah berisiko tidak menyentuh pihak-pihak yang mengendalikan bisnis narkotika.
Ia menilai jaringan kejahatan tersebut memiliki kemampuan beradaptasi dengan memanfaatkan berbagai produk dan saluran distribusi untuk menyembunyikan aktivitas ilegal.
“Kejahatan narkotika tidak pernah diam. Ia belajar, ia menyamar, ia berpindah wadah,” ujar Habib Aboe Bakar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Vape Bukan Satu-satunya Modus Peredaran
Habib mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap penyalahgunaan vape sebagai satu-satunya bentuk baru peredaran narkotika.
Menurut dia, berbagai produk sehari-hari berpotensi dimanfaatkan jaringan kejahatan untuk menyamarkan zat terlarang.
Salah satu contoh yang disorot adalah pengungkapan jaringan internasional pada 6 Januari 2026 oleh BNN bersama Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dalam pengungkapan tersebut, narkotika ditemukan disamarkan melalui kemasan minuman energi.
Kasus itu memperlihatkan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan terhadap satu jenis produk. Aparat perlu mengikuti perkembangan modus yang digunakan jaringan peredaran gelap.
Habib menilai penyalahgunaan vape yang mengandung zat terlarang harus ditelusuri hingga ke pihak yang memproduksi, memasok, mengemas, dan mendistribusikannya.
BNN hingga BPOM Diminta Perkuat Koordinasi
Luasnya jalur peredaran narkotika membuat penanganannya membutuhkan kerja sama berbagai lembaga.
Habib mendorong BNN, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, BPOM, dan Kementerian Kesehatan memperkuat pengawasan sesuai tugas masing-masing.
Pengawasan tersebut perlu menjangkau bandara, pelabuhan, gudang, toko, platform daring hingga tempat produksi rumahan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkotika tidak seharusnya hanya dilihat dari banyaknya larangan atau kerasnya hukuman yang diterapkan.
“Ukuran keberhasilan kebijakan bukan seberapa besar atau berapa keras larangan dibuat,” ucapnya.
Menurut Habib, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan kemampuan membongkar jaringan peredaran harus menjadi ukuran penting dalam pelaksanaan kebijakan.
BNN Minta Rantai Peredaran Ditelusuri
Senada dengan perhatian DPR, Sekretaris Utama BNN Irjen Pol Asep Saepudin mengingatkan bahwa penanganan penyalahgunaan vape tidak boleh berhenti setelah produk yang mengandung zat terlarang ditemukan.
Aparat perlu mengungkap sumber pasokan, jalur distribusi, pihak yang memperoleh keuntungan, hingga kelompok yang mengorganisasi peredarannya.
Selain penindakan, BNN juga menilai edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat, terutama bagi generasi muda.
Keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas pengguna vape dinilai memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan sebelum menimbulkan korban.
Perkembangan modus peredaran narkotika tersebut menunjukkan bahwa pengawasan produk dan penindakan terhadap pengguna saja tidak cukup.
Pembongkaran jaringan pemasok serta pengendali, disertai pencegahan dan edukasi, menjadi bagian penting agar pemberantasan narkoba tidak berhenti pada pelaku di lapangan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
