JurnalLugas.Com – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh di lingkungan Polri mulai terungkap setelah muncul instruksi untuk menghapus rekaman serta membubarkan grup WhatsApp yang diduga menjadi jalur komunikasi operasi tersebut.
Perintah penghapusan data itu justru memicu kecurigaan dan berujung pada laporan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Dari laporan tersebut, penyidik kemudian mengusut dugaan penyadapan yang disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan rantai komando yang melibatkan empat perwira tinggi Polri. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta.
Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tersebut. Namun, status tersangka tidak berarti seluruh dugaan peran yang disampaikan penyidik telah terbukti di pengadilan.
Perintah Diduga Mengalir dari Atasan ke Operator
Berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan Suyudi, dugaan operasi penyadapan menggunakan jalur internal atau jalur atensi, bukan mekanisme resmi yang berlaku di lingkungan Polri.
Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan. Instruksi itu disebut disampaikan secara lisan atau melalui aplikasi WhatsApp kepada pejabat yang menangani bagian monitoring.
Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo. Sementara Eko Hadi Santoso diduga menerima instruksi dari Slamet sebelum meneruskannya kepada operator melalui persetujuan WhatsApp.
Adapun Ahrie Sonta diduga menerima perintah dari Listyo dan meneruskannya kepada operator. Ia juga disebut memerintahkan penghapusan rekaman serta catatan aktivitas penyadapan.
Suyudi menjelaskan, “Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.”
Dua Jalur Penyadapan di Lingkungan Polri
Dalam penjelasannya kepada DPR, Suyudi menguraikan adanya dua mekanisme penyadapan yang menggunakan perangkat teknis serupa, tetapi memiliki persyaratan berbeda.
Jalur resmi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan standar operasional Bareskrim tahun 2009. Prosesnya harus diawali permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, serta dokumen pendukung. Permohonan itu kemudian melewati verifikasi dan persetujuan berjenjang.
Sebaliknya, jalur internal atau jalur atensi diduga dijalankan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Menurut Suyudi, sasaran penyadapan melalui jalur tersebut diduga disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp. Karena menggunakan sarana teknis yang sama dengan jalur resmi, aktivitas yang diduga tidak sesuai prosedur itu berpotensi bercampur dengan kegiatan penyadapan yang sah.
Rekaman dan Log Diduga Diperintahkan untuk Dihapus
Penyidik juga mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan perangkat PenlinkX atau PLX dalam aktivitas tersebut.
Nomor telepon yang menjadi sasaran diduga dimasukkan ke sistem tanpa verifikasi memadai mengenai keterkaitannya dengan perkara pidana. Hasil pemantauan kemudian dapat didengarkan, diekspor, dan ditranskripsikan sebelum dilaporkan kepada pejabat terkait.
Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara atau voice dan catatan aktivitas atau log pada sistem LIMS dan PenlinkX. Ia juga diduga meminta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi.
Suyudi menyebut perintah tersebut menjadi titik penting dalam terungkapnya perkara.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor,” kata Suyudi.
Pelapor kemudian mendatangi SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Identitasnya hingga kini dirahasiakan.
Penyidik Telah Memeriksa Saksi dan Menyita Perangkat
Dalam pengusutan dugaan penyadapan, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Sejumlah barang bukti elektronik juga disita, antara lain 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat perangkat komputer, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Perkara dugaan penyadapan tersebut telah masuk tahap penyidikan. Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap, dimulai dari Ahrie Sonta dan Eko Hadi pada 1 November 2026, Listyo Sigit pada 3 November, serta Slamet Uliandi pada 5 November 2026.
Di luar perkara penyadapan, Polri juga menerbitkan laporan polisi terpisah untuk mendalami dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan keempat orang tersebut.
Kapolri menegaskan, dugaan makar itu masih dalam tahap penyelidikan. Artinya, penyidik masih mendalami peristiwa dan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana yang dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya.
Pemisahan dua perkara tersebut penting dicermati. Dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik ditangani dalam satu perkara, sedangkan dugaan makar diproses melalui laporan polisi tersendiri.
Dengan demikian, pengungkapan rantai instruksi dan dugaan penghapusan data menjadi bagian dari proses pembuktian yang masih berjalan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
