JurnalLugas.Com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap besaran kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh berada di kisaran Rp80 triliun hingga Rp90 triliun.
Meski angkanya besar, Purbaya menyebut beban tersebut telah direstrukturisasi dengan tenor sangat panjang, yakni sekitar 80 tahun. Skema itu membuat pembayaran kewajiban dilakukan secara bertahap sehingga beban tahunan menjadi lebih terukur.
“Utangnya sekitar Rp80-90 triliun, tetapi sudah direstrukturisasi hingga 80 tahun,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, terdapat kewajiban yang dicicil setiap tahun dengan nilai sekitar Rp1 triliun untuk sebagian utang. Karena itu, pemerintah menilai persoalan pembiayaan Whoosh tidak separah yang sebelumnya dibayangkan jika dilihat dari besarnya cicilan tahunan.
Purbaya mengatakan pemerintah kini juga menyiapkan skema pengelolaan kewajiban tersebut. Dua lembaga yang menjadi opsi adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Indonesia Investment Authority (INA).
Namun, pemerintah masih mempertimbangkan apakah pengelolaan perlu melibatkan dua lembaga atau cukup satu. Purbaya menyebut SMI bisa menjadi pilihan apabila kapasitas pembiayaannya dinilai memadai.
“Bisa SMI dan INA, atau satu lembaga saja. Kami masih melihat kemampuannya,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan proses serah terima pengelolaan Whoosh dilakukan pada 15 September 2026.
Di tengah penataan tersebut, pemerintah Indonesia juga akan kembali berdiskusi dengan pemerintah China mengenai restrukturisasi kewajiban proyek kereta cepat.
Purbaya mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan China dan mendapat respons positif untuk membahas persoalan tersebut.
Langkah itu diharapkan dapat menghasilkan skema pembiayaan yang membuat kewajiban Whoosh tetap terkendali dalam jangka panjang, tanpa menimbulkan tekanan pembayaran yang terlalu besar setiap tahunnya.
Baca berita ekonomi dan kebijakan terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
