Pengguna KTP Digital Baru 11 Persen, Pemerintah Usul Hapus Denda

JurnalLugas.Com – Pemerintah mengusulkan penghapusan sanksi denda administratif bagi masyarakat yang bepergian tanpa membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD). Usulan ini muncul karena penggunaan identitas digital di Indonesia dinilai belum merata.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Bacaan Lainnya

Pemerintah menginginkan ketentuan sanksi dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) tidak justru membebani masyarakat yang belum sepenuhnya menggunakan layanan identitas digital.

Tito menilai penerapan sanksi harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan administrasi kependudukan.

“Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau IKD” ujarnya.

Pengguna KTP Digital Baru Mencapai 11 Persen

Salah satu pertimbangan pemerintah adalah rendahnya tingkat penggunaan Identitas Kependudukan Digital.

Tito mengungkapkan, masyarakat yang sudah memiliki IKD baru mencapai sekitar 11 persen. Angka tersebut menunjukkan proses peralihan dari identitas fisik menuju sistem digital masih membutuhkan waktu.

Karena itu, pemerintah menilai kurang tepat apabila masyarakat langsung dibebani denda ketika belum membawa identitas digital dalam aktivitas sehari-hari.

Tito menegaskan bahwa penerapan kebijakan harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi penduduk.

Menurut dia, “Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap.”

Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah mengusulkan perubahan ketentuan sanksi dalam pembahasan RUU Adminduk.

Kewajiban Membawa Identitas Jangan Hambat Pelayanan

Pemerintah juga mempertimbangkan dampak kewajiban membawa identitas kependudukan dalam setiap keadaan.

Tito menilai aturan yang terlalu membebani berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama kelompok yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan digital.

Dalam pandangan pemerintah, administrasi kependudukan seharusnya mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, bukan menciptakan hambatan baru.

Karena itu, peningkatan kepatuhan dinilai lebih tepat dilakukan melalui sosialisasi, perluasan akses, dan penguatan sistem verifikasi identitas.

Dengan cara tersebut, masyarakat dapat beradaptasi menggunakan IKD tanpa harus langsung berhadapan dengan ancaman sanksi administratif.

RUU Adminduk Masih dalam Pembahasan

Usulan penghapusan denda tersebut merupakan bagian dari pembahasan RUU Administrasi Kependudukan bersama DPR RI.

Artinya, ketentuan tersebut belum otomatis berlaku. Pemerintah dan DPR masih harus membahas serta menyepakati rumusan aturan sebelum dapat ditetapkan menjadi undang-undang.

Selain persoalan denda bagi masyarakat yang tidak membawa KTP-el atau IKD, pemerintah juga menyoroti pengaturan sanksi administratif bagi pegawai dan pejabat penyelenggara administrasi kependudukan.

Ketentuan mengenai kewajiban pemadanan dan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan berbagai layanan publik juga menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi tersebut.

Pemerintah menginginkan rumusan sanksi diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, termasuk ketentuan mengenai aparatur sipil negara.

Usulan Tito ini menjadi bagian dari upaya menata ulang administrasi kependudukan agar lebih sesuai dengan perkembangan layanan digital.

Namun, penghapusan denda nantinya tetap harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan akses identitas digital agar masyarakat memperoleh kemudahan tanpa mengurangi kepastian administrasi kependudukan.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Catur)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  Tanpa KTP Asli, Pajak Kendaraan Tetap Bisa Dibayar, Ini Cara Resmi Jarang Diketahui

Pos terkait