JurnalLugas.Com – Raffi Ahmad mengambil langkah merespons polemik kontrak kerja sama perusahaannya dengan dua kementerian.
Bersama tiga rekannya, Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten, ia berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama korban bencana.
Keputusan tersebut disampaikan Raffi melalui video klarifikasi yang diunggah pada Senin, 16 November 2026. Langkah itu muncul setelah kerja sama perusahaan yang berkaitan dengannya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi perhatian publik.
Raffi menegaskan bantuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembelaan terhadap polemik yang berkembang. Ia justru menyampaikan permintaan maaf sekaligus menjelaskan bentuk tanggung jawab yang ingin dilakukan.
Dalam pernyataannya, Raffi mengatakan, “Tidak ada pembelaan, saya meminta maaf.”
Ia menjelaskan dana Rp15 miliar akan digunakan untuk mendukung pembangunan bendungan, kebutuhan logistik, dan bantuan lain sesuai kondisi masyarakat di lapangan.
Aceh Menjadi Prioritas Penyaluran Bantuan
Dua wilayah di Aceh menjadi sasaran awal penyaluran bantuan, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues.
Raffi menyebut pelaksanaan bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan warga serta dikoordinasikan bersama pihak terkait. Penyaluran juga tidak menutup kemungkinan diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.
Langkah ini melibatkan tiga rekannya yang tergabung dalam kelompok The Duda’s Minus One, yakni Ariel, Desta, dan Gading.
Raffi turut memberikan penegasan mengenai sumber dana bantuan tersebut. Menurut dia, dana berasal dari uang pribadinya serta honor yang diterima ketiga rekannya dari kerja sama dengan KKP.
Ia memastikan dana bantuan tidak mengambil bagian dari pembayaran kru, pekerja produksi, UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
Kontrak Rp14,69 Miliar Memicu Pertanyaan Publik
Di balik pengumuman bantuan tersebut, persoalan utama yang menjadi perhatian publik adalah nilai pengadaan jasa promosi dan publikasi perusahaan RANS yang mencapai Rp14,69 miliar.
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat delapan paket pengadaan dari dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Rinciannya mencakup lima paket dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta tiga paket dari KKP selama 2025 hingga 2026.
Kerja sama tersebut menjadi sorotan karena Raffi Ahmad berstatus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ketika sebagian pekerjaan dengan KKP berlangsung.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan, transparansi pengadaan, serta kepatutan pejabat publik yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah.
ICW sebelumnya meminta agar dokumen pengadaan dibuka kepada masyarakat dan prosesnya diaudit untuk memastikan kewajaran harga serta kesesuaian prosedur.
Raffi Persilakan Kerja Sama Diperiksa
Menanggapi persoalan tersebut, Raffi menyatakan tidak keberatan apabila kerja sama dengan kementerian diperiksa oleh lembaga pengawasan.
Ia menyebut Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai institusi yang dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Raffi juga menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti apabila ditemukan kekurangan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
“Jika ada kekurangan prosedur, kami siap menindaklanjuti hasil pemeriksaan,” demikian inti penegasan Raffi dalam klarifikasinya.
Sebelumnya, Raffi juga mengungkapkan pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama komersial.
Menurut pengakuannya, konsultasi tersebut menghasilkan penjelasan bahwa aktivitas yang ditanyakan tidak melanggar ketentuan berlaku. Meski demikian, ia mengakui persoalan etika dan kepercayaan publik tetap harus menjadi pertimbangan.
Kepercayaan Publik Tak Cukup dengan Permintaan Maaf
Raffi menyadari polemik tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Ia menyebut kritik yang muncul sebagai pengingat agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas profesional di tengah tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.
Komitmen bantuan Rp15 miliar menjadi salah satu langkah yang diumumkan Raffi dalam merespons situasi tersebut.
Namun, penyaluran bantuan dan pemeriksaan pengadaan merupakan dua hal berbeda yang perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan serta hasilnya.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






