Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Majelis Bisa Berpangkat Dua Tingkat di Bawah

JurnalLugas.Com – Perubahan aturan internal Polri menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah ketentuan dalam mekanisme penegakan kode etik kepolisian.

Bacaan Lainnya

Regulasi tersebut menjadi landasan baru untuk memproses perkara etik anggota Polri, termasuk ketika terduga pelanggar memiliki pangkat tertinggi dalam institusi kepolisian, yakni jenderal bintang empat.

Salah satu perubahan paling penting menyangkut komposisi anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Melalui ketentuan baru Pasal 42 ayat (3), anggota majelis tidak lagi harus memiliki pangkat setara atau lebih tinggi daripada personel yang menjalani pemeriksaan.

Anggota KKEP kini dapat berasal dari personel dengan pangkat satu hingga dua tingkat lebih rendah. Ketentuan serupa juga berlaku bagi susunan majelis banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3).

Perubahan ini membuka ruang bagi Polri untuk membentuk majelis yang dapat memeriksa dugaan pelanggaran etik pejabat berpangkat tinggi tanpa terkendala persyaratan kesetaraan pangkat seperti dalam aturan sebelumnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan regulasi tersebut. Ia juga mengakui bahwa kebutuhan pelaksanaan sidang etik Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan aturan.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir saat dikonfirmasi pada Rabu, 18 November 2026.

Baca Juga  Kapolri Ungkap Rantai Perintah 4 Jenderal dalam Penyadapan Prabowo

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 ditetapkan sekaligus diundangkan pada 16 November 2026. Regulasi ini merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain persoalan pangkat majelis, terdapat perubahan yang menyentuh hak mengajukan banding. Jika sebelumnya pasangan, anak, dan orang tua pelanggar juga dapat mengajukan keberatan atas putusan sidang etik, ketentuan terbaru membatasi hak tersebut hanya kepada anggota yang bersangkutan.

Polri juga menambahkan tahapan gelar perkara setelah audit investigasi. Proses ini melibatkan unsur pengawasan, sumber daya manusia, fungsi hukum, serta profesi dan pengamanan.

Pada aspek pemanggilan pemeriksaan, tenggat penyampaian surat panggilan diubah dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan. Artinya, Sabtu, Minggu, dan hari libur tetap diperhitungkan.

Perubahan lainnya menyangkut kehadiran terduga pelanggar dalam sidang. Pasal 59 ayat (2) kini memungkinkan pemeriksaan dilakukan dengan kehadiran langsung ataupun melalui media elektronik, sepanjang mendapat persetujuan Ketua KKEP.

Masa penempatan anggota dalam tempat khusus atau patsus juga mengalami penyesuaian. Batas maksimal yang sebelumnya 30 hari kerja dipangkas menjadi 20 hari kalender.

Sementara itu, Pasal 111 ayat (2) huruf c memperjelas ketentuan mengenai tindak pidana yang menjadi pertimbangan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Ancaman pidana yang sebelumnya disebut lima tahun kini diperjelas menjadi lima tahun atau lebih.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai perubahan aturan tersebut dapat dipahami sebagai kebutuhan organisasi untuk menghadapi persoalan yang sebelumnya terkendala ketentuan pangkat.

Baca Juga  Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ancam PTDH Anggota Polri Terlibat Judi Online

Menurut Sugeng, tanpa penyesuaian komposisi majelis, Polri akan kesulitan memenuhi persyaratan pembentukan KKEP ketika memeriksa personel berpangkat jenderal bintang empat.

Pandangan senada disampaikan Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. Ia menilai perubahan regulasi memberikan dasar hukum bagi pembentukan majelis sidang etik yang sebelumnya menghadapi persoalan persyaratan kepangkatan.

Meski demikian, penerbitan aturan baru menjelang pemeriksaan Listyo Sigit membuat penerapan regulasi tersebut menjadi sorotan.

Publik akan melihat bagaimana Polri memastikan proses pemeriksaan berjalan berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip kesetaraan di lingkungan institusi.

Listyo Sigit sendiri dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan terkait statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dengan sembilan perubahan ketentuan tersebut, Perpol 4/2026 tidak hanya mengubah teknis persidangan, tetapi juga menentukan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban etik terhadap anggota Polri berpangkat tinggi dapat dijalankan.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Bowo)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait