Tak Semua Harta Bisa Diambil Negara, Ini 10 Poin UU Perampasan Aset

JurnalLugas.Com – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis, 19 November 2026.

Regulasi ini membawa perubahan dalam upaya negara mengambil alih kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan, termasuk melalui mekanisme tertentu tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku.

Bacaan Lainnya

Namun, kewenangan tersebut tidak berlaku tanpa batas. Undang-undang mengatur jenis tindak pidana, kriteria aset, persyaratan perampasan, pemeriksaan pengadilan, hingga perlindungan bagi pihak ketiga yang memperoleh harta secara sah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, aturan baru tersebut mengubah pendekatan penegakan hukum agar tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian.

Menurutnya, regulasi ini diarahkan untuk memperkuat upaya mengembalikan aset kepada negara dan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

“Tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan masyarakat,” kata Habiburokhman.

Berikut 10 pokok penting yang diatur dalam UU Perampasan Aset.

1. Perampasan aset harus memperhatikan prinsip hukum dan HAM

Pelaksanaan perampasan aset mengedepankan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Artinya, negara harus memiliki dasar hukum yang jelas sebelum mengambil alih suatu aset. Kewenangan tersebut juga harus dijalankan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi

Cakupan undang-undang ini meliputi sejumlah tindak pidana lain, yakni narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat juga masuk dalam cakupan pengaturan.

Kejahatan seperti investasi bodong, penipuan perjalanan haji dan umrah, serta kejahatan yang berkaitan dengan aset kripto termasuk contoh yang menjadi perhatian dalam penjelasan aturan.

3. Perampasan aset tidak menghapus hukuman pidana

Pengambilalihan aset oleh negara tidak berarti pelaku otomatis terbebas dari pertanggungjawaban pidana.

Proses perampasan aset dan proses pemidanaan merupakan dua hal yang berbeda. Pelaku tetap dapat diproses dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Aset dapat dirampas tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu

Salah satu ketentuan yang paling banyak mendapat perhatian adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku.

Pasal 6 mengatur mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam lima kondisi, yaitu tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.

Selain memenuhi kondisi tersebut, aset yang menjadi objek perampasan harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.

Dengan demikian, mekanisme ini bukan berarti aparat dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Permohonan tetap harus melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan.

5. Aset yang dapat dirampas memiliki kriteria tertentu

Pasal 5 mengatur beberapa kategori aset yang dapat diambil negara. Di antaranya hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain, aset yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, serta aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.

Aset sah milik pelaku juga dapat digunakan untuk mengganti nilai aset hasil kejahatan yang tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi, berdasarkan ketentuan dan putusan pengadilan.

Sementara itu, aset yang telah difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat harus tetap dipertahankan fungsinya.

6. Pihak ketiga yang beriktikad baik mendapat perlindungan

Undang-undang ini memberikan ruang bagi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beriktikad baik untuk mengajukan keberatan.

Mereka juga dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sesuai persyaratan yang diatur.

Ketentuan ini penting untuk melindungi masyarakat yang memiliki hubungan hukum sah dengan suatu aset, tetapi kemudian terseret dalam proses perampasan karena aset tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana.

7. Aset rampasan dikelola oleh badan khusus

Pengelolaan aset yang telah dirampas negara tidak diserahkan begitu saja kepada aparat yang menangani perkara.

Pasal 53 mengatur pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan.

Pemisahan fungsi ini diharapkan membuat pengelolaan aset lebih profesional dan mengurangi potensi konflik kepentingan.

8. Ada badan independen untuk mengawasi perampasan aset

Selain badan pengelola, undang-undang juga mengatur pembentukan badan pengawas.

Pasal 61 menyebut pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden. Lembaga pengawas tersebut dirancang beranggotakan lima orang dengan mekanisme persetujuan DPR.

Kehadiran badan ini ditujukan untuk menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat maupun pihak yang mengelola aset.

9. Aparat dapat dikenai sanksi jika menyalahgunakan kewenangan

UU Perampasan Aset juga mengatur konsekuensi bagi penyidik dan Jaksa Pengacara Negara yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif, etik, maupun pidana sesuai bentuk pelanggaran dan ketentuan hukum.

Pengaturan ini menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kewenangan perampasan tidak digunakan sebagai alat menekan atau merugikan masyarakat.

10. Tidak berlaku surut dan belum langsung diterapkan

Ketentuan peralihan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat. Pasal 72 menyatakan perampasan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Sementara Pasal 74 mengatur undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.

Dengan ketentuan tersebut, pengesahan oleh DPR pada 19 November 2026 tidak berarti seluruh mekanisme perampasan aset langsung dapat diterapkan pada hari yang sama.

Pemerintah masih harus menyiapkan pembentukan lembaga, aturan pelaksanaan, dan sistem pengawasan sebelum ketentuan tersebut berjalan.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah baru dalam upaya memulihkan kekayaan hasil kejahatan.

Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengambil aset, melainkan juga oleh kepastian prosedur, perlindungan hak masyarakat, serta pengawasan yang efektif agar kewenangan besar tersebut tidak disalahgunakan.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Soefriyanto news)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  Apa Kabar RUU Perampasan Aset? Jelas Golkar Bilang Ini

Pos terkait