JurnalLugas.Com – Penggunaan sidik jari dalam dokumen hukum dinilai dapat memperkuat kepastian identitas seseorang sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mendorong pemanfaatan teknologi biometrik tersebut untuk meningkatkan keamanan transaksi hukum.
Direktur Jenderal AHU Kemenkum, Widodo, mengatakan identitas pihak yang terlibat dalam transaksi maupun penandatanganan dokumen harus dipastikan secara akurat.
Sebab, kesalahan dalam mengenali seseorang dapat memicu persoalan hukum hingga merugikan pihak yang berkepentingan.
Menurut Widodo, sidik jari dapat menjadi instrumen tambahan untuk memastikan orang yang menandatangani dokumen benar-benar pihak yang dimaksud.
“Sidik jari merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat verifikasi identitas,” kata Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Ia menilai verifikasi tersebut bukan sekadar kelengkapan administrasi. Kepastian identitas berkaitan langsung dengan perlindungan hak masyarakat dan keabsahan hubungan hukum antarpihak.
Risiko penyalahgunaan identitas juga terlihat dalam pemanfaatan teknologi biometrik. Kementerian Komunikasi dan Digital pada Juli 2026 pernah mengungkap praktik sejumlah penjual kartu SIM yang mengaktifkan nomor telepon menggunakan data wajah mereka sendiri, bukan biometrik pelanggan.
Praktik tersebut menunjukkan bahwa sistem biometrik tidak otomatis menjamin keamanan apabila penerapannya tidak sesuai prosedur.
Dalam transaksi ekonomi, ketidakakuratan identitas pihak yang membuat perjanjian atau akta dapat berujung pada sengketa.
Persoalan itu juga berpotensi menghambat penyelesaian transaksi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Sidik Jari pada Minuta Akta Notaris
Ditjen AHU selama ini menyediakan layanan daktiloskopi, yakni bidang yang berkaitan dengan pengambilan, identifikasi, perumusan, dan pendokumentasian sidik jari.
Salah satu penerapannya adalah pencantuman sidik jari pada minuta akta notaris. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan identitas orang yang hadir dan menandatangani dokumen autentik.
Widodo juga mendorong pengembangan layanan daktiloskopi melalui sistem digital dan integrasi data antarlembaga. Dengan sistem yang terhubung, proses pemeriksaan identitas diharapkan lebih cepat dan akurat.
Integrasi tersebut juga diharapkan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya telah tersedia dalam sistem pemerintah.
Ditjen AHU sebelumnya mengungkapkan sekitar 20 juta arsip sidik jari masih tersimpan secara konvensional pada 2024.
Arsip tersebut direncanakan untuk dialihkan ke sistem digital melalui Automatic Fingerprint Identification System (AFIS).
Namun, digitalisasi data biometrik juga membutuhkan perlindungan yang ketat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengategorikan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik.
Karena itu, pemanfaatan sidik jari harus memperhatikan dasar pemrosesan data, pembatasan akses, serta keamanan penyimpanannya.
Penguatan layanan daktiloskopi diharapkan tidak hanya mempermudah proses administrasi hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi yang melibatkan dokumen resmi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






