Raja Juli Janji Tolak Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

JurnalLugas.Com – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan izin pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap keberadaan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar kawasan konservasi yang menjadi habitat terakhir badak Jawa.

Bacaan Lainnya

Raja Juli memastikan Kementerian Kehutanan tidak akan memberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di taman nasional tersebut.

Menurutnya, kawasan yang memiliki fungsi perlindungan keanekaragaman hayati harus dijaga dari aktivitas yang berpotensi mengganggu ekosistem.

Ia bahkan menyarankan agar tidak ada wilayah usaha pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk kawasan perairannya.

“Saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” tegas Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan sikap pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dalam menjaga kawasan yang menjadi tempat hidup badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus.

Raja Juli mengaku telah menerima informasi mengenai keberadaan WUP di kawasan Ujung Kulon. Namun, untuk memastikan status dan batas wilayah tersebut, ia meminta agar persoalannya dikonfirmasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baginya, keberadaan kawasan konservasi tidak semestinya disandingkan dengan kepentingan pertambangan. Ia menegaskan bahwa izin yang dapat diterbitkan untuk kawasan taman nasional hanya berkaitan dengan kepentingan konservasi.

“Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya berjanji tidak akan menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi,” ujarnya.

Persoalan ini menjadi perhatian karena Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir badak Jawa yang populasinya sangat terbatas.

Kelangsungan hidup satwa langka tersebut sangat bergantung pada kondisi hutan, sumber air, ketersediaan pakan, serta keutuhan ekosistem di sekitarnya.

Sorotan terhadap WUP juga mendapat respons dari Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat. Ia telah meminta Menteri ESDM mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, khususnya terkait wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.

Jumhur menginginkan bagian wilayah yang berpotensi mengganggu fungsi konservasi dikeluarkan dari WUP apabila hasil verifikasi ilmiah menunjukkan adanya risiko ekologis yang tidak dapat diterima.

Di sisi lain, Kementerian ESDM menjelaskan bahwa penetapan WUP bukan berarti pemerintah telah memberikan izin untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi tambang.

Dengan demikian, keberadaan WUP dan penerbitan izin pertambangan merupakan dua hal berbeda. Rencana kegiatan tambang tetap harus memenuhi persyaratan tata ruang, perizinan sektoral, serta persetujuan lingkungan.

Perdebatan mengenai kawasan Ujung Kulon juga berkaitan dengan wacana pembentukan habitat kedua badak Jawa. Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana kajian untuk mencari lokasi alternatif guna mengantisipasi ancaman bencana alam dan risiko kepunahan.

Namun, Raja Juli menegaskan Ujung Kulon tetap dipertahankan sebagai rumah utama badak Jawa. Upaya rehabilitasi ekosistem, peningkatan pengamanan, dan penguatan konservasi akan menjadi bagian dari perlindungan kawasan tersebut.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Catur)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  Kinerja Moncer! Raja Juli Antoni Masuk 10 Besar Menteri Terbaik Versi Survei IndoStrategi

Pos terkait