Polri Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar Penyadapan Prabowo, Ini Tiga Hal Diburu Penyidik

JurnalLugas.Com – Penyidikan dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai diarahkan pada pembuktian rangkaian perbuatan dan tujuan di balik operasi tersebut.

Bareskrim Polri kini menelusuri tiga aspek penting untuk memastikan apakah perkara itu memenuhi unsur tindak pidana makar.

Bacaan Lainnya

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, penyidik tidak hanya mengumpulkan keterangan saksi, tetapi juga mencari bukti mengenai tahapan perbuatan yang diduga mengarah pada makar.

Tiga aspek yang menjadi perhatian adalah persiapan perbuatan, pemufakatan jahat, serta permulaan pelaksanaan tindak pidana.

Ketiganya menjadi bagian penting karena penyidik harus membuktikan apakah terdapat rangkaian tindakan yang memiliki tujuan sebagaimana dimaksud dalam dugaan makar, bukan sekadar menemukan adanya aktivitas penyadapan ilegal.

“Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” kata Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 19 November 2026.

Dalam perkembangan penyidikan, polisi telah memeriksa 59 saksi sejak laporan polisi terkait dugaan makar diterbitkan pada 11 November 2026.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun konstruksi perkara, termasuk mencocokkan keterangan para saksi dengan dokumen dan barang bukti yang telah dikumpulkan.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dokumen serta barang bukti lain yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Susatyo menegaskan pembuktian dugaan kejahatan terhadap keamanan negara membutuhkan ketelitian. Karena itu, setiap informasi yang diterima penyidik akan dicocokkan dengan dokumen dan bukti yang tersedia.

Untuk menjaga objektivitas, Bareskrim mengagendakan gelar perkara internal dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Langkah ini dilakukan agar proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan tidak dipengaruhi subjektivitas penyidik.

Selain itu, penyidik juga menjadwalkan ekspose perkara bersama tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026.

Kasus dugaan makar tersebut berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang menyasar Presiden Prabowo serta sejumlah pihak lainnya.

Dalam perkara penyadapan, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur yang sah. Namun, penetapan tersangka dalam perkara penyadapan tersebut tidak otomatis membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana makar.

Polri sebelumnya telah menyampaikan bahwa penyelidikan dugaan makar dilakukan secara terpisah untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyebut penyidik masih harus mengungkap tujuan penyadapan, pihak yang memanfaatkan hasilnya, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Dengan pemeriksaan puluhan saksi dan pengumpulan bukti di sejumlah lokasi, penyidik kini menghadapi tugas untuk membuktikan hubungan antara dugaan penyadapan dengan unsur-unsur makar.

Hasil gelar perkara bersama Kompolnas dan ekspose dengan Kejaksaan Agung diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai arah penanganan kasus yang turut menyeret mantan pucuk pimpinan Polri tersebut.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Bowo)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  Terbongkar, 23 Ton Bawang dan Cabai Ilegal Masuk Indonesia

Pos terkait