JurnalLugas.Com – Korban penipuan investasi, penggelapan uang, hingga biro perjalanan ibadah berpeluang mendapatkan kembali kerugian setelah DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Aturan baru ini membuka jalan bagi negara untuk merampas harta hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada masyarakat yang menjadi korban.
Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Kehadiran regulasi ini membawa perubahan penting dalam penanganan perkara kejahatan ekonomi. Selama ini, pelaku bisa menjalani hukuman penjara, tetapi uang atau aset yang diperoleh dari tindak pidana belum tentu kembali kepada korban.
Melalui UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, hasil kejahatan dapat menjadi objek perampasan untuk kepentingan pemulihan kerugian masyarakat.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa aturan tersebut tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan yang menimbulkan kerugian luas.
Ia mencontohkan praktik koperasi bodong dan penipuan biro perjalanan ibadah yang menyebabkan masyarakat kehilangan uang dalam jumlah besar.
“Soal penipuan dan penggelapan, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” kata Soedeson di Kompleks Parlemen, Kamis, 19 November 2026.
Dengan ketentuan tersebut, penanganan perkara tidak berhenti pada pemidanaan pelaku. Aset yang berhasil ditemukan dan dirampas melalui mekanisme hukum dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian pihak yang terdampak.
UU ini juga mengatur dua mekanisme perampasan, yakni melalui proses pidana atau conviction based dan tanpa putusan pidana atau non-conviction based.
Mekanisme kedua dapat diterapkan dalam kondisi tertentu ketika pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
Meski demikian, mekanisme tanpa putusan pidana bukan berarti aparat penegak hukum bebas mengambil harta seseorang.
Soedeson menegaskan bahwa perampasan maupun penyitaan aset tetap membutuhkan izin pengadilan. Pemilik aset dan pihak lain yang memiliki kepentingan juga mendapatkan kesempatan mengajukan perlawanan melalui mekanisme hukum.
“Disita harus izin pengadilan, dirampas juga harus melalui izin pengadilan,” tegasnya.
Proses tersebut menggunakan mekanisme hukum acara perdata untuk perkara perampasan aset tanpa putusan pidana.
Jaksa pengacara negara dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sementara pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak untuk membela kepentingannya.
Selain membuka peluang pengembalian kerugian korban, UU Perampasan Aset mengatur pembentukan badan independen yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan.
Badan ini nantinya bertanggung jawab menyimpan, mengamankan, memelihara, mengelola, hingga menjual aset sesuai ketentuan hukum. Hasil pengelolaan dapat digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara maupun masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Namun, penjualan aset tidak bisa dilakukan sembarangan. Untuk aset seperti rumah, kapal, dan pesawat, penjualan pada prinsipnya harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Pengecualian diberikan terhadap barang yang mudah rusak atau cepat kehilangan nilai ekonomi. Aset seperti ikan dan minyak dapat dijual lebih dahulu, tetapi hasil penjualannya harus disimpan sampai perkara memperoleh keputusan hukum tetap.
Ruang lingkup kejahatan yang diatur juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan tertentu yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Dengan disahkannya UU tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki instrumen tambahan untuk mengejar hasil kejahatan, bukan hanya menghukum orang yang melakukan tindak pidana.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)

Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.






