JurnalLugas.Com – Presiden Israel Isaac Herzog menunjuk pemimpin oposisi Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan koalisi baru setelah hasil pemilu 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan mayoritas bagi kubu politik mana pun.
Keputusan yang diumumkan pada Sabtu (7/11/2026) itu menjadi tantangan politik bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Namun, penunjukan Eisenkot belum otomatis mengakhiri kekuasaan Netanyahu karena proses pembentukan pemerintahan masih harus melalui negosiasi dengan berbagai partai.
Penyerahan mandat secara resmi dijadwalkan berlangsung pada Minggu (8/11/2026) pukul 17.00 waktu setempat di kediaman Presiden Israel di Yerusalem.
Eisenkot menyatakan kesiapannya menjalankan tugas tersebut. Ia menilai Israel membutuhkan pemerintahan yang mampu menghadapi situasi politik nasional.
“Sekarang adalah waktunya membentuk pemerintahan darurat nasional,” tulis Eisenkot melalui platform X.
Dukungan 67 Anggota Parlemen Belum Menjamin Koalisi
Hasil konsultasi Presiden Herzog dengan partai-partai politik menunjukkan Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota Knesset atau parlemen Israel. Sementara itu, Netanyahu mendapatkan dukungan dari 46 anggota parlemen.
Meski angka dukungan terhadap Eisenkot lebih besar, rekomendasi tersebut tidak otomatis menjadi kesepakatan koalisi pemerintahan.
Peta kursi parlemen memperlihatkan tantangan yang harus dihadapi masing-masing kubu.
Partai Likud pimpinan Netanyahu bersama sekutunya memperoleh 53 dari total 120 kursi Knesset. Sementara Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot bersama tiga partai oposisi Yahudi lainnya menguasai 48 kursi.
Dua aliansi politik yang dipimpin kelompok Arab, United Arab List dan Joint List, memperoleh total 19 kursi.
Untuk menguasai mayoritas parlemen, sebuah pemerintahan membutuhkan sedikitnya 61 dari 120 kursi. Dengan komposisi tersebut, dukungan kelompok Arab berpotensi menjadi penentu arah pembentukan pemerintahan berikutnya.
Partai Arab Berpotensi Jadi Penentu
Perolehan 19 kursi oleh dua aliansi politik Arab membuka peluang bagi Eisenkot untuk membangun koalisi yang memiliki mayoritas.
Namun, langkah tersebut menghadapi hambatan politik. Sebelum pemilu, hampir seluruh partai Yahudi telah menyatakan tidak akan bekerja sama dengan partai-partai Arab untuk membentuk pemerintahan.
Eisenkot dan sebagian besar anggota bloknya juga sebelumnya menolak bergabung dalam pemerintahan bersama kelompok tersebut.
Selain menjalin kesepakatan dengan partai Arab, Eisenkot memiliki pilihan untuk mendekati partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks. Akan tetapi, upaya itu juga membutuhkan negosiasi yang tidak mudah.
Pilihan lainnya adalah membentuk pemerintahan persatuan nasional bersama kubu Netanyahu. Skenario tersebut memungkinkan dua kekuatan politik utama bekerja sama, meskipun keduanya merupakan rival dalam perebutan kekuasaan.
Eisenkot Punya Waktu 28 Hari
Setelah menerima mandat resmi dari Presiden Herzog, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan baru.
Apabila waktu tersebut belum cukup, presiden dapat memberikan perpanjangan hingga 14 hari tambahan.
Kewenangan presiden dalam menunjuk pembentuk pemerintahan tidak harus diberikan kepada pemimpin partai yang memperoleh kursi terbanyak.
Pertimbangannya adalah siapa yang dinilai memiliki peluang terbesar untuk menggalang dukungan parlemen.
Herzog berharap para pemimpin partai mengutamakan pembentukan pemerintahan yang stabil dan menghindari pemilu ulang.
Ia mengingatkan bahwa situasi politik saat ini membutuhkan kompromi dari berbagai pihak.
“Tidak semua komitmen dan janji dapat dipenuhi,” demikian pernyataan Herzog dalam konsultasi politiknya.
Jika Eisenkot gagal membentuk pemerintahan, proses penunjukan dapat berlanjut kepada kandidat lain sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila upaya tersebut tetap tidak menghasilkan pemerintahan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu.
Keputusan Herzog memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk membentuk koalisi menjadi perkembangan penting setelah pemilu yang tidak menghasilkan mayoritas.
Namun, masa depan pemerintahan Israel masih ditentukan oleh kemampuan Eisenkot mengubah dukungan politik menjadi kesepakatan koalisi yang nyata.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Dahlan)
