JurnalLugas.Com – Pemimpin oposisi Israel Gadi Eisenkot menutup peluang bekerja di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu, termasuk jika keduanya mencapai kesepakatan berbagi masa jabatan perdana menteri.
Sikap tersebut memperlihatkan besarnya hambatan politik untuk membentuk pemerintahan baru di tengah persaingan menuju pemilihan umum Israel.
Eisenkot menegaskan dirinya tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan yang dipimpin Netanyahu. Bahkan, skema rotasi kepemimpinan yang memungkinkan keduanya bergantian menjabat perdana menteri tidak akan mengubah sikapnya.
“Saya berjanji dengan tegas bahwa saya tidak akan bekerja di bawah Netanyahu, bahkan dengan pengaturan rotasi kepemimpinan sekalipun. Jika itu terjadi, saya akan mengundurkan diri setelah satu jam,” kata Eisenkot kepada radio lokal 103 FM, sebagaimana dikutip Anadolu, Jumat, 23 Oktober 2026.
Pernyataan itu muncul menjelang pemilihan umum Israel yang dalam bahan sumber dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026.
Hasil jajak pendapat yang disebutkan dalam laporan tersebut memperkirakan kubu Netanyahu maupun oposisi yang dipimpin Eisenkot sama-sama berpotensi gagal meraih mayoritas parlemen.
Untuk membentuk pemerintahan, sebuah koalisi membutuhkan dukungan sedikitnya 61 dari total 120 anggota Knesset.
Tanpa jumlah tersebut, para pemimpin politik harus mencari dukungan tambahan atau merundingkan susunan koalisi yang berbeda.
Pemerintahan Persatuan Terhambat Sikap Politik
Kegagalan dua kubu utama meraih mayoritas membuka kemungkinan terbentuknya pemerintahan persatuan nasional. Dalam skenario itu, Netanyahu dan Eisenkot secara teoritis dapat merundingkan pembagian kekuasaan, termasuk pergantian jabatan perdana menteri.
Namun, penolakan Eisenkot menjadi hambatan bagi opsi tersebut. Ia juga menutup kemungkinan bekerja di bawah Netanyahu melalui mekanisme rotasi kepemimpinan.
Salah satu skenario yang dibahas adalah membentuk pemerintahan tanpa melibatkan Partai Jewish Power yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan dikenal berhaluan kanan ekstrem.
Secara matematis, koalisi juga berpotensi mencari dukungan dari partai-partai Palestina yang diperkirakan memperoleh kursi di Knesset.
Akan tetapi, kubu Netanyahu maupun oposisi sejauh ini sama-sama menolak kemungkinan tersebut, menurut laporan sumber.
Warga Palestina mencakup lebih dari 20 persen populasi Israel yang berjumlah lebih dari 10 juta jiwa. Posisi partai-partai yang mewakili warga Palestina dengan demikian menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi perhitungan pembentukan koalisi apabila hasil pemilu tidak menghasilkan mayoritas yang jelas.
Eisenkot Belum Menentukan Sikap soal Qatar
Di luar persoalan koalisi, Eisenkot juga mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan menetapkan Qatar sebagai negara musuh Israel. Pertanyaan tersebut diajukan Naftali Bennett, pemimpin Partai Together sekaligus mantan perdana menteri Israel.
Eisenkot tidak memberikan jawaban langsung. Ia menilai keputusan mengenai status Qatar memerlukan pembahasan serius, bukan sekadar pernyataan dalam wawancara media.
“Tidaklah serius jika saya begitu saja mengatakan dalam wawancara media bahwa saya akan menetapkan Qatar sebagai negara yang bermusuhan. Kami akan mengadakan pembahasan serius mengenai masalah ini,” ujarnya.
Qatar selama ini dituduh sejumlah pejabat dan tokoh politik Israel mendukung Hamas, kelompok Palestina yang berkonflik dengan Israel di Jalur Gaza.
Doha membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina disalurkan melalui Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sikap Eisenkot terhadap Qatar menunjukkan bahwa sejumlah isu kebijakan luar negeri masih memerlukan pembahasan tersendiri, terlepas dari persaingan politik menjelang pemilu.
Netanyahu Masih Dibayangi Persoalan Hukum
Netanyahu memimpin pemerintahan Israel sejak akhir Desember 2022. Koalisi yang dipimpinnya dikenal luas sebagai salah satu pemerintahan paling berhaluan kanan dalam sejarah negara tersebut.
Di dalam negeri, Netanyahu menghadapi proses persidangan dalam sejumlah perkara korupsi yang mencakup tuduhan penyuapan dan penyalahgunaan kepercayaan. Ia membantah tuduhan terhadap dirinya.
Di tingkat internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada November 2024 terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Surat perintah tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana, bukan putusan bersalah.
Perang di Gaza sejak Oktober 2023 telah menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar. Bahan sumber melaporkan lebih dari 74.000 orang tewas, meskipun angka dan perkembangan terbaru perlu merujuk pada data yang terverifikasi.
Dengan pemilihan umum yang semakin dekat, persoalan pembentukan mayoritas di Knesset menjadi tantangan utama bagi para pemimpin politik Israel.
Penolakan Eisenkot untuk bergabung dengan pemerintahan Netanyahu mempersempit ruang kompromi di antara dua kubu, terutama jika hasil pemilu kembali menghasilkan parlemen tanpa mayoritas yang tegas.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Dahlan)
