JurnalLugas.Com – Pemerintah membuka jalan bagi pemerintah kabupaten dan kota di wilayah terdampak bencana Sumatera untuk mengelola pengerukan material pasir dan batu (sirtu) yang menumpuk di sungai.
Kewenangan perizinan galian C akan dilimpahkan agar normalisasi sungai tidak terus bergantung pada penanganan pemerintah pusat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pelimpahan kewenangan tersebut ditujukan untuk mempercepat pengerukan sungai di daerah terdampak bencana.
Rencana itu disampaikan Bahlil setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah daerah nantinya memperoleh kewenangan perizinan galian C untuk mendukung percepatan pekerjaan di sungai.
“Pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten/kota di wilayah bencana,” kata Bahlil.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani tumpukan sedimen pascabencana yang menghambat aliran sungai. Material pasir dan batu yang dikeruk juga berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan.
Material Sungai Bisa Bernilai Ekonomi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengeruk material sirtu yang menumpuk di sungai.
Material tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tanggul guna mengurangi risiko bencana. Sementara material yang memiliki nilai ekonomi bisa dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan memberikan pemasukan bagi daerah.
Namun, Tito mengingatkan agar peluang ekonomi dari material sungai tidak menggeser tujuan utama pengerukan.
“Normalisasi sungai menjadi hal yang utama,” tegas Tito.
Ia mengingatkan agar pihak yang memperoleh kesempatan mengelola material tidak hanya mengambil pasir dan batu, kemudian meninggalkan sungai tanpa menyelesaikan pekerjaan normalisasi.
Menurut Tito, sedimen yang menumpuk harus dibersihkan terlebih dahulu. Sebagian material dapat digunakan untuk tanggul, sedangkan sisanya bisa dimanfaatkan sesuai skema kerja sama dengan pemerintah daerah.
Kewenangan Diperluas hingga Kabupaten dan Kota
Pelibatan pihak ketiga dinilai dapat mempercepat pekerjaan, terutama di lokasi yang belum tertangani atau membutuhkan waktu lebih lama apabila hanya mengandalkan pemerintah pusat.
Tito menyebut kewenangan kerja sama yang sebelumnya didelegasikan kepada pemerintah provinsi akan diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Tadinya hanya delegasi kepada provinsi,” ujar Tito, menjelaskan perubahan skema pelimpahan kewenangan tersebut.
Bahlil disebut akan menerbitkan surat yang menjadi dasar bagi daerah untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan pengerukan.
Meski demikian, pemerintah belum merinci daerah mana saja yang akan menerima pelimpahan, mekanisme pelaksanaan, maupun jangka waktu kewenangan tersebut.
Kebijakan ini membuka peluang bagi pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana Sumatera untuk mempercepat normalisasi sungai sekaligus memanfaatkan material hasil pengerukan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
