JurnalLugas.Com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu menjadi perkembangan baru di tengah meningkatnya tekanan politik terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, keinginan mundur tersebut disampaikan Gibran secara langsung ketika berdiskusi dengan Prabowo.
Prasetyo mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat untuk melepaskan jabatan Wakil Presiden dalam menghadapi dinamika politik dan hukum yang berkembang.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,” kata Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Istana belum menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut telah diterima atau resmi berlaku.
Prasetyo justru meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurutnya, Presiden memberikan sejumlah masukan selama pertemuan berlangsung.
Gibran Minta Kesempatan Tempuh Jalur PTUN
Selain menyampaikan keinginan mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi polemik.
Prasetyo menjelaskan, Gibran ingin menggunakan jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperjuangkan pembuktian dokumen tersebut.
Permintaan itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan dengan Prabowo.
Dengan demikian, ada dua hal yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Pertama, niat Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Kedua, permintaan agar diberikan kesempatan menempuh proses hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Prabowo disebut memberikan sejumlah saran, tetapi Istana tidak menyampaikan bahwa Presiden telah mengambil keputusan menerima ataupun menolak niat pengunduran diri tersebut.
Istana Hormati Hak Menyatakan Pendapat DPR
Prasetyo juga menanggapi perkembangan politik di DPR yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran.
Sejumlah anggota parlemen mulai mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Istana menyatakan menghormati langkah politik yang menjadi kewenangan DPR dan para anggotanya.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tetap menjalankan tugas meskipun terdapat dinamika politik yang berkembang.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan aktivitas pemerintahan akibat polemik yang sedang berlangsung.
Polemik Ijazah Gibran Berujung Tekanan Politik
Niat pengunduran diri Gibran muncul setelah persoalan dokumen pendidikannya kembali menjadi sorotan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Perkembangan tersebut memicu desakan dari sejumlah kelompok masyarakat dan anggota DPR agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri.
Bahkan, muncul dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat yang dapat menjadi bagian dari proses politik di parlemen.
Kini, setelah Gibran menyampaikan niat mundur langsung kepada Prabowo, perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya dari Presiden maupun Wakil Presiden.
Namun, hingga pernyataan Istana disampaikan pada Selasa (10/11/2026), belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Ia juga masih menyampaikan keinginan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
