JurnalLugas.Com – Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan penolakannya terhadap pengerahan aparat kepolisian ke kawasan kampus dalam penanganan kericuhan aksi demonstrasi di Yogyakarta, Selasa malam, 10 November 2026 hingga Rabu dini hari.
Pihak kampus menilai keberadaan aparat dalam jumlah besar di sekitar Bundaran UGM tetap menjadi persoalan karena lokasi tersebut merupakan salah satu pintu masuk utama sekaligus ruang aktivitas mahasiswa.
Sikap itu disampaikan jajaran pimpinan UGM setelah kericuhan massa yang sebelumnya terjadi di kawasan Malioboro berlanjut hingga sekitar Bundaran UGM.
Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Wening Udasmoro, menegaskan kampus menolak segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan perguruan tinggi.
“Kekerasan di dalam maupun di luar UGM, kami tolak,” tegas Wening.
Bundaran UGM dinilai bagian dari ruang aktivitas kampus
Persoalan batas wilayah menjadi salah satu hal yang disoroti dalam peristiwa tersebut.
Secara administratif, Bundaran UGM belum tentu seluruhnya masuk wilayah kampus. Namun, menurut Wening, kawasan itu secara faktual menjadi bagian dari ruang aktivitas sivitas akademika.
Di sekitar lokasi terdapat sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan kampus. Mahasiswa juga banyak beraktivitas di kawasan tersebut.
Karena itu, UGM menilai pengerahan aparat dalam jumlah besar di titik strategis tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan batas administratif.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Gabriel Lele, menyebut keberadaan aparat dalam jumlah besar di pintu masuk kampus dapat menimbulkan kesan intimidasi.
Ia juga menyoroti penggunaan gas air mata dan dugaan tindakan kekerasan dalam penanganan massa di sekitar bundaran.
Meski demikian, pihak kampus masih mengumpulkan informasi untuk memastikan rangkaian kejadian dan dampaknya terhadap mahasiswa.
Polisi membantah masuk ke area kampus
Di sisi lain, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah tudingan bahwa personel kepolisian maupun kendaraan taktis menerobos masuk ke dalam kawasan UGM.
Kapolda DIY Inspektur Jenderal Polisi Langgeng Purnomo menjelaskan, aparat melakukan pengejaran terhadap massa yang sebelumnya dihalau dari kawasan Malioboro.
Menurut penjelasannya, sebagian massa bergerak menuju perbatasan kampus setelah terjadi kericuhan dan pembakaran di Bundaran UGM. Polisi kemudian memilih bertahan di luar batas kampus.
“Petugas hanya siaga di perbatasan,” kata Langgeng.
Ia menyebut jarak personel dengan garis batas UGM sekitar 30 hingga 50 meter. Aparat juga mengklaim tidak menggunakan gas air mata maupun meriam air ketika berada di posisi tersebut.
Kepolisian menyatakan upaya negosiasi dilakukan sebelum seluruh personel akhirnya ditarik mundur.
UGM minta kekerasan tidak dibenarkan
UGM, persoalan utama bukan hanya apakah aparat melewati batas administratif kampus atau tidak. Pihak universitas menekankan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam pengamanan demonstrasi harus ditolak.
Wening mengingatkan bahwa perguruan tinggi merupakan ruang pendidikan yang juga harus menghormati kebebasan menyampaikan pendapat.
Kampus pun menyatakan akan terus mengumpulkan informasi mengenai mahasiswa yang diduga terdampak dalam kericuhan tersebut.
Sebelumnya, Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan bahwa universitas sedang mendata mahasiswa yang mengikuti aksi maupun yang terdampak peristiwa itu.
UGM juga mengupayakan pendampingan bagi mahasiswa yang dilaporkan diamankan aparat, termasuk bantuan hukum dan koordinasi dengan pihak berwenang.
Apabila terdapat mahasiswa yang mengalami luka atau membutuhkan perawatan medis, universitas menyatakan siap membantu biaya pengobatan dan perawatan.
Peristiwa di sekitar Bundaran UGM tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penjelasan antara pihak kampus dan kepolisian mengenai posisi aparat saat pengamanan berlangsung.
Kedua pihak masih memiliki keterangan masing-masing terkait batas lokasi dan tindakan yang dilakukan selama kericuhan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Catur)
