JurnalLugas.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengetahui siapa saja pejabat atau pegawainya yang diduga menjadi sasaran penyadapan dalam perkara yang menyeret empat perwira tinggi Polri.
Meski nama lembaga antirasuah masuk daftar target, KPK menegaskan posisi sebagai objek penyadapan tidak boleh disalahartikan sebagai keterlibatan dalam tindak pidana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal tersebut setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap cakupan sasaran dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Budi mengatakan KPK telah mencermati pemaparan Kapolri. Namun, hingga Jumat, 13 November 2026, lembaganya belum menerima informasi terperinci mengenai pihak internal yang diduga menjadi sasaran.
“Objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pernyataan itu menjadi penegasan penting di tengah berkembangnya kasus dugaan penyadapan yang disebut menyasar sejumlah institusi negara.
Masuknya nama KPK dalam daftar tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya keterkaitan lembaga maupun orang-orang di dalamnya dengan tindak pidana yang sedang disidik.
KPK Menyerahkan Pengungkapan Target kepada Polri
Budi menjelaskan, informasi mengenai identitas pihak yang menjadi sasaran penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan yang ditangani Polri.
Karena itu, KPK belum dapat menyebut nama pimpinan, penyidik, atau pegawai yang diduga masuk dalam daftar tersebut.
“Kami belum mendapatkan informasi terkait itu,” ujarnya.
KPK, lanjut Budi, menghormati proses hukum yang berjalan dan mendukung kepolisian mengungkap perkara tersebut secara terbuka.
KPK juga berharap Polri menyampaikan perkembangan penyidikan kepada masyarakat secara berkala.
“Untuk itu KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri,” kata Budi.
Ia menambahkan, koordinasi antara KPK dan Polri selama ini tetap berjalan secara intensif, baik pada tingkat pimpinan maupun jajaran di bawahnya.
Kapolri Ungkap Sasaran Penyadapan Meluas
Sebelumnya, Suyudi memaparkan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepada Komisi III DPR, daftar sasaran diduga mencakup lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, hingga kapolda.
KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa juga disebut masuk dalam daftar sasaran.
Suyudi mengingatkan bahwa penyebutan berbagai pihak tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Daftar itu tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa pihak-pihak yang disebut terlibat dalam tindak pidana.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Eko Hadi Santoso.
Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan yang kini diusut kepolisian.
Pengungkapan daftar sasaran memperlihatkan luasnya cakupan perkara yang sedang ditangani. Namun, identitas orang-orang yang diduga menjadi target masih menjadi bagian dari penyidikan Polri.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
