JurnalLugas.Com – Pemerintah mengarahkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 melalui transfer rekening bank. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan perbankan sekaligus mendorong penyaluran bantuan pemerintah secara langsung kepada masyarakat penerima.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, mekanisme transfer rekening diharapkan dapat diterapkan dalam penyaluran BSU kuartal IV 2026.
Arahan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah membuka rekening bank secara gratis bagi 25,16 juta warga berusia minimal 17 tahun yang masuk kelompok ekonomi desil 1 hingga 4 dan belum memiliki rekening.
Airlangga menyebut kepemilikan rekening menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan perbankan.
“Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Perubahan mekanisme ini penting bagi pekerja yang sebelumnya mengandalkan penyaluran bantuan melalui kantor pos karena belum mempunyai rekening bank.
Dengan perluasan kepemilikan rekening, pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui sistem perbankan.
BSU 2026 Diatur Permenaker Nomor 16
Di luar mekanisme penyaluran, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 sebagai dasar ketentuan pemberian BSU.
Dalam aturan tersebut, pekerja atau buruh yang berhak menerima bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan kepesertaan.
Calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Batas penghasilan ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari angka tersebut, batas penghasilan mengikuti UMK setempat dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Penghasilan yang digunakan dalam proses penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Pemerintah Siapkan Rekening Gratis bagi 25,16 Juta Warga
Selain mengubah arah penyaluran BSU, pemerintah juga menyiapkan program pembukaan rekening gratis bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
Program tersebut menyasar 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1–4. Setiap rekening baru direncanakan memperoleh saldo awal Rp50.000.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,28 triliun untuk program pembukaan rekening tersebut.
Pelaksanaannya ditargetkan pada akhir 2026. Saat ini, pemerintah masih mematangkan regulasi, pendataan calon penerima, serta mekanisme pelaksanaannya.
Meski kedua program sama-sama berkaitan dengan kepemilikan rekening, sasaran penerima rekening gratis tidak otomatis menjadi penerima BSU.
Bantuan subsidi upah tetap diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi ketenagakerjaan.
Dengan demikian, pekerja perlu memperhatikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, data upah yang dilaporkan perusahaan, serta persyaratan lainnya.
Arah penyaluran melalui rekening bank menjadi salah satu perubahan penting dalam pelaksanaan BSU 2026.
Namun, pekerja tetap perlu menunggu informasi teknis resmi mengenai mekanisme pencairan dari kementerian terkait.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
