JurnalLugas.Com – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah menyelidiki laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Peristiwa yang dilaporkan seorang perempuan berusia 21 tahun itu disebut terjadi di rumah dinas bupati di Kota Kupang.
Kasus tersebut menjadi perhatian karena dugaan tindak pidana kekerasan seksual itu dilaporkan terjadi di lingkungan rumah dinas kepala daerah.
Polisi kini berupaya mengungkap kronologi serta mengumpulkan bukti untuk memastikan fakta hukum dalam perkara tersebut.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, laporan diterima pada Kamis, 12 November 2026. Pengaduan itu tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Pelapor sekaligus korban dalam perkara ini berinisial RWM. Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepada penyidik, dugaan peristiwa tersebut berlangsung pada Rabu malam, 11 November 2026, di rumah dinas Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Henry menjelaskan, korban awalnya datang ke lokasi bersama sejumlah saksi setelah memperoleh informasi mengenai adanya tawaran pekerjaan.
Namun, dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga merupakan kekerasan seksual fisik oleh pihak yang dilaporkan, yakni Bupati Kupang Yosef Lede.
Setelah kejadian, korban disebut berusaha menghubungi salah seorang saksi untuk meminta pertolongan. Saksi kemudian menjemput korban agar bisa meninggalkan lokasi.
Polisi Periksa Saksi dan Siapkan Pendampingan Korban
Polda NTT tidak hanya melakukan pemeriksaan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut, tetapi juga menyiapkan langkah penanganan medis dan psikologis bagi korban.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengatakan, penyidik telah menerima laporan, memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER).
Pemeriksaan medis dikoordinasikan dengan Rumah Sakit Bhayangkara. Kepolisian juga menyiapkan rujukan pendampingan psikologis dan berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT.
Nova menegaskan, pemenuhan hak korban menjadi bagian penting dalam penanganan perkara tersebut.
“Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum,” ujar Nova.
Menurut dia, perlindungan dan pendampingan diperlukan agar korban tidak menghadapi tekanan tambahan selama proses hukum berlangsung.
Selanjutnya, penyidik akan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi tambahan, serta melakukan klarifikasi terhadap pihak yang dilaporkan. Kepolisian juga akan menggelar perkara sesuai ketentuan hukum.
Polisi Tekankan Praduga Tak Bersalah
Di tengah proses penyelidikan, Polda NTT meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap.
Henry menegaskan, penanganan laporan dilakukan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Setiap keterangan dan alat bukti akan diperiksa secara cermat untuk menentukan perkembangan perkara.
Ia juga meminta masyarakat menjaga identitas serta privasi korban agar tidak menimbulkan dampak psikologis maupun tekanan tambahan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata Henry.
Hingga berita ini disusun, Bupati Kupang Yosef Lede belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan CNNIndonesia.com.
Polda NTT menyatakan penanganan perkara akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Proses penyelidikan masih berjalan. Dengan demikian, dugaan yang dilaporkan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum kepolisian memperoleh bukti dan menetapkan hasil penanganan perkara.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
Dapatkan informasi berita terbaru, aktual dan terpercaya langsung di WhatsApp Anda.
