JurnalLugas.Com — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menutup peluangnya untuk kembali mengikuti pemilihan presiden (Pilpres).
Namun, kemungkinan tersebut tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan pencalonan yang diatur dalam undang-undang.
Persoalan ini menjadi perhatian setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Keputusan tersebut mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden di tengah polemik persyaratan dokumen pendidikan yang sebelumnya dipersoalkan.
Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menilai tidak ada ketentuan yang secara otomatis melarang Gibran kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden.
Menurut Ali, persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah pembuktian dokumen pendidikan sebagai salah satu syarat pencalonan.
“Secara aturan tak ada larangan bagi Gibran untuk kembali maju,” kata Ali.
Dengan demikian, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden dan kelayakan seseorang menjadi calon presiden atau wakil presiden merupakan dua persoalan berbeda.
UU Pemilu Tidak Mengatur Secara Khusus Wapres yang Mundur
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, menjelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur secara khusus status pencalonan presiden atau wakil presiden yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
Menurut Iqbal, aturan yang ada lebih menitikberatkan pada persyaratan calon sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 UU Pemilu.
Ketentuan tersebut antara lain mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani menjalankan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
Persyaratan lainnya mencakup pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, serta belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Iqbal menegaskan, setiap orang yang ingin kembali mengikuti kontestasi Pilpres tetap harus memenuhi ketentuan tersebut.
“Siapa pun yang ingin mencalonkan diri tetap diuji dengan syarat-syarat tersebut,” ujarnya.
Artinya, status pernah menjabat sebagai wakil presiden tidak otomatis menghalangi seseorang untuk kembali mencalonkan diri. Namun, seluruh persyaratan yang berlaku tetap harus dipenuhi dan diverifikasi.
Persoalan Dokumen Pendidikan Menjadi Perhatian
Salah satu hal yang membuat kemungkinan pencalonan Gibran kembali menjadi pembahasan adalah persoalan dokumen pendidikan.
Dalam ketentuan Pasal 169 UU Pemilu, calon presiden dan wakil presiden wajib memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran sebelumnya menjadi objek sengketa hukum. Mahkamah Agung telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum.
Sementara itu, Gibran sebelumnya menyatakan dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan. Ia juga menegaskan pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden bukan disebabkan persoalan ijazah.
Kondisi tersebut membuat pembuktian persyaratan pendidikan menjadi salah satu aspek penting apabila Gibran kembali mengajukan pencalonan pada pemilu mendatang.
Perludem Soroti Kekosongan Pengaturan
Iqbal Kholidin menilai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dapat menjadi kesempatan untuk memperjelas aturan mengenai status pencalonan pejabat yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai.
Ada dua persoalan yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
Pertama, aturan mengenai seseorang yang pernah diberhentikan dari jabatan presiden atau wakil presiden melalui mekanisme pemakzulan.
Hal ini penting karena undang-undang juga memuat persyaratan terkait pemberhentian akibat pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Kedua, mekanisme pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan calon, khususnya dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan untuk lulusan sekolah di luar negeri.
Menurut Iqbal, pemeriksaan administrasi tidak seharusnya berhenti pada kelengkapan berkas. Keabsahan dokumen juga perlu ditelusuri hingga instansi yang menerbitkannya.
“Persoalan syarat calon yang tidak tuntas di tahap pencalonan dapat berlanjut menjadi persoalan ketatanegaraan,” ujar Iqbal.
Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya kepastian hukum sejak proses pendaftaran calon, sehingga persoalan persyaratan tidak kembali berkembang setelah seseorang terpilih dan menjalankan jabatan.
Pengunduran Diri Tidak Sama dengan Larangan Mencalonkan Diri
Dari ketentuan yang dijelaskan para narasumber, pengunduran diri Gibran tidak dengan sendirinya menjadi dasar larangan untuk mengikuti Pilpres berikutnya.
Namun, peluang tersebut juga tidak berarti pencalonannya otomatis memenuhi syarat. Penilaian tetap harus mengacu pada ketentuan UU Pemilu dan hasil verifikasi dokumen oleh penyelenggara pemilu.
Dengan demikian, pertanyaan apakah Gibran bisa kembali maju dalam Pilpres tidak hanya berkaitan dengan keputusan mundur dari jabatan wakil presiden, tetapi juga kepastian pemenuhan seluruh persyaratan pencalonan.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto news)
