JurnalLugas.Com – Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar penerimaan pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Dalam dua bulan tersisa, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu menghimpun tambahan Rp514 triliun agar proyeksi penerimaan pajak akhir tahun dapat tercapai.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan tersebut. Ia mengingatkan bahwa pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan belanja negara.
Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun. Jumlah itu setara 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Suahasil mengakui mengejar penerimaan hingga mendekati Rp1.800 triliun bukan pekerjaan ringan. Apalagi, pemerintah masih harus mengumpulkan ratusan triliun rupiah dalam waktu relatif singkat.
“Masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Menurut dia, penerimaan tersebut dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Karena itu, masyarakat dan media diminta ikut mendukung upaya pemenuhan kewajiban perpajakan.
Penerimaan pajak tumbuh, tetapi target belum tercapai
Meski masih terdapat kekurangan besar, kinerja penerimaan pajak hingga Oktober menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut didukung sejumlah kelompok pajak, terutama PPh nonmigas serta PPN dan PPnBM.
PPh nonmigas menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp893,10 triliun atau meningkat 16,6 persen. Sementara itu, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp793,55 triliun, tumbuh 39,1 persen.
Penerimaan PPh migas juga mencatat kenaikan signifikan sebesar 84,7 persen menjadi Rp48,88 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan harga minyak bumi.
Namun, tidak seluruh kelompok penerimaan bergerak positif. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat turun 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun. Penurunan tersebut antara lain berkaitan dengan pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak.
DJP siapkan pengawasan lebih intensif
Untuk mengejar kekurangan penerimaan, DJP menyiapkan langkah tambahan selama November dan Desember 2026. Pengawasan akan diarahkan pada sektor-sektor dengan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi, pergudangan, dan ekonomi digital menjadi perhatian.
Pengawasan juga akan diperkuat terhadap aktivitas usaha berbasis digital. Pemerintah ingin memastikan pelaku usaha digital menjalankan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang sejalan dengan sektor ekonomi konvensional.
Bimo menegaskan DJP akan memantau kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pengawasan terhadap transaksi ekonomi digital.
Selain itu, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan data dari sektor keuangan, perbankan, lembaga pemerintah, dan pihak ketiga untuk menguji kepatuhan perpajakan melalui sistem administrasi Coretax.
Pajak menjadi penopang belanja negara
Kebutuhan mengejar penerimaan pajak tidak terlepas dari besarnya anggaran yang harus dibiayai pemerintah. Hingga akhir Oktober 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN.
Namun, belanja negara pada periode yang sama sudah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran.
Secara keseluruhan, pemerintah masih perlu menghimpun sekitar Rp590,1 triliun dari seluruh sumber pendapatan negara selama November dan Desember. Dari jumlah tersebut, Rp514 triliun merupakan kebutuhan penerimaan pajak.
Kondisi ini membuat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengawasan menjadi perhatian menjelang akhir tahun. Pemerintah berharap penerimaan dapat terus meningkat sehingga kebutuhan pembiayaan negara tetap terpenuhi.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(William)
