Sohibul Iman Resmi Gantikan Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil Ketua MPR

JurnalLugas.Com – Muhammad Sohibul Iman resmi menduduki jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggantikan Hidayat Nur Wahid. Pergantian pimpinan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Sohibul mengisi jabatan tersebut untuk melanjutkan sisa masa bakti pimpinan MPR periode 2024–2029. Pengangkatannya dilakukan setelah pimpinan MPR menerima pengunduran diri Hidayat pada 10 November 2026.

Bacaan Lainnya

Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan keputusan pimpinan MPR dan pengucapan sumpah jabatan di hadapan Ketua MPR Ahmad Muzani serta pimpinan dan anggota lembaga tersebut.

Dalam sumpahnya, Sohibul menyatakan komitmen menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan lembaga negara.

“Saya bersumpah memenuhi kewajiban sebagai Wakil Ketua MPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” demikian bagian sumpah jabatan yang diucapkannya.

Langsung Dihadapkan pada Agenda Penggantian Wapres

Pergantian pimpinan MPR terjadi ketika lembaga tersebut sedang mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Sohibul mengatakan dirinya akan segera mengikuti perkembangan agenda tersebut. MPR telah membentuk tim verifikasi dan panitia ad hoc untuk menangani tahapan pemilihan serta penetapan wakil presiden baru.

Presiden Prabowo Subianto nantinya akan mengajukan dua nama kandidat untuk diperiksa sebelum proses pemilihan dilaksanakan.

Sohibul menaruh perhatian khusus pada ketelitian pemeriksaan dokumen kandidat, terutama riwayat pendidikan. Ia mengingatkan agar proses verifikasi tidak sekadar menjadi pemeriksaan administratif.

“Verifikasi harus sampai detail, terutama riwayat pendidikan calon,” ujar Sohibul.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa salah satu perhatian pimpinan MPR yang baru adalah mencegah munculnya kontroversi mengenai kelengkapan dan keabsahan dokumen kandidat wakil presiden.

Pergantian tersebut berawal dari keputusan Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua MPR.

PKS kemudian memberikan penugasan baru kepada Hidayat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan bahwa penugasan tersebut ditujukan untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional.

PKS menilai pengalaman dan jaringan internasional Hidayat dapat dimanfaatkan untuk memperluas kerja sama dengan parlemen negara lain, termasuk memperjuangkan isu kemanusiaan dan dukungan terhadap Palestina.

Kholid menyebut penugasan tersebut sebagai upaya memperkuat diplomasi Indonesia melalui hubungan antarlembaga legislatif.

Dengan demikian, pergantian posisi di MPR bukan sekadar perubahan komposisi pimpinan, tetapi juga berkaitan dengan pembagian tugas politik PKS di lembaga legislatif.

Setelah mengucapkan sumpah, Sohibul juga mengungkapkan sejumlah gagasan yang sebelumnya telah dibicarakan bersama Hidayat Nur Wahid.

Salah satu gagasan tersebut adalah pembentukan undang-undang khusus yang mengatur MPR. Selama ini, ketentuan mengenai lembaga tersebut masih tergabung dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Selain itu, Sohibul menyoroti perlunya pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR.

Menurutnya, DPR dan DPD telah memiliki perangkat kehormatan masing-masing, sedangkan MPR belum mempunyai lembaga serupa.

Ia menyatakan akan memperjuangkan usulan tersebut dalam pembahasan bersama pimpinan MPR lainnya.

“MPR perlu memiliki Mahkamah Kehormatan sendiri,”** demikian gagasan yang disampaikan Sohibul seusai pelantikan.

Dua gagasan tersebut menjadi bagian dari agenda kelembagaan yang ingin diperjuangkan selama menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MPR.

Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com

(Soefriyanto news)

Tombol Google News - JurnalLugas
Baca Juga  Anang Sujoko Pengamat Politik Universitas Brawijaya Malang PDIP dan PKS Koalisi Di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pos terkait